ASIATODAY.ID, JAKARTA – Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) paling banyak mengalirkan pinjaman ke India dan Indonesia untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan dampak pandemi Covid-19.
Menurut VP dan Chief Administration Officer AIIB Luky Eko Wuryanto, total pinjaman infrastruktur dan penanganan dampak Covid-19 untuk Indonesia sekitar USU2 miliar atau Rp29 triliun.
Masing-masing senilai USD1 miliar untuk infrastruktur dan USD1 miliar penanganan pandemi Covid-19 dalam bentuk Fasilitas Pemulihan Krisis (CRF).
“Dari enam proyek infrastruktur, sudah USD1 miliar ditambah CRF USD1 miliar. Indonesia pemimpin nomor dua setelah India. Indonesia dan Turki saling susul,” katanya melalui keterangan pers yang diterima Rabu (29/7/2020).
Untuk injaman infrastruktur dan penanganan dampak Covid-19 terbesar mengalir ke India sebesar USD5,88 miliar-USD6,86 miliar.
“India jadi pemimpin, negara yang paling aktif,” terangnya.
Luky menjelaskan, di Indonesia pinjaman untuk pembangunan infrastruktur terdiri dari proyek irigasi, pengembangan kawasan perkotaan, revitalisasi kampung, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
Selain itu, juga diberikan dalam bentuk pinjaman khusus ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang selanjutnya diteruskan ke pemerintah daerah.
“Termasuk satelit nusantara, namun bukan pinjaman pemerintah, tapi swasta, tetapi untuk Indonesia,” tuturnya.
Presiden AIIB Jin Liqun yang baru terpilih kembali untuk kedua kalinya mengungkapkan lembaganya akan fokus mengembangkan pembiayaan swasta untuk pembangunan infrastruktur ke depan. Khususnya, bagi negara-negara berpenghasilan rendah.
“Kami memahami sektor swasta memainkan peran besar dalam mempromosikan pembangunan infrastruktur di negara-negara Asia dan sekitarnya. Pekerjaan yang penting bagi kami adalah memobilisasi sumber daya investor swasta untuk membantu proyek infrastruktur,” kata Jin.
Pembiayaan swasta dinilai memiliki keunggulan untuk mendorong pengembangan infrastruktur digital. Hal ini merupakan kebutuhan mendasar bagi pembangunan di semua negara, khususnya negara berpenghasilan rendah agar bisa meningkatkan kapasitas ekonominya.
“Kami akan membantu negara-negara berpenghasilan rendah untuk meningkatkan teknologi digital mereka untuk meningkatkan produktivitas dan membantu orang miskin untuk mendapatkan akses ke pasar untuk mata pencaharian mereka,” imbuhnya.
Jin pun mengaku yakin bahwa pihak swasta akan tertarik dengan kerja sama infrastruktur digital. Sebab, bisa memberikan keuntungan dari sisi bisnis.
“Saat ini kita berhadapan dengan keadaan darurat, tapi kami akan mencoba kembali ke bisnis normal secepat mungkin,” tandasnya. (ATN)