ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp500,5 triliun hingga Agustus.
Defisit ini terjadi karena penerimaan negara baru mencapai Rp1.034,1 triliun sedangkan belanja negara mencapai Rp1.534,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran setara dengan 3,05 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit anggaran ini adalah 48,2 persen terhadap target dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari PDB.
“Ini tentu adalah kenaikan defisit yang sangat besar dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp197,9 triliun. Situasi ini harus kita jaga,” kata Sri melalui video conference di Jakarta, Selasa (22/9/2020).
Penerimaan negara sampai Agustus 2020 adalah 60,8 persen dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp1.699,9 triliun.
Sri Mulyani menambahkan penerimaan negara mengalami kontraksi 13,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan Rp798,1 triliun atau 56,8 persen dari target, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp232,1 triliun atau 78,9 persen dari target, serta penerimaan hibah Rp4 triliun yang mencapai 305,5 persen dari target Rp1,3 triliun.
Sementara itu, belanja negara sudah terealisasi 56 persen dari target dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp2.739,2 triliun. Belanja negara mengalami pertumbuhan 10,6 persen dibandingkan Agustus tahun lalu yang Rp1.388,1 triliun.
Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp517,2 triliun atau 61,8 persen dari target, belanja non K/L Rp460,1 triliun atau 40,4 persen dari target, serta transfer ke daerah Rp504,7 triliun atau 72,9 persen dari target, dan dana desa Rp52,7 triliun atau 74 persen dari target.
“Berbagai tindakan untuk melakukan akselerasi belanja di dalam rangka meminimalkan dampak Covid-19 sudah mulai terlihat di Agustus ini dan akan terus berlangsung di September. Kita berharap kuartal III, belanja pemerinta bisa menyumbangkan secara positif dan kuat pada saat demand dari sisi konsumsi dan investasi serta ekspor kita mengalami posisi perlemahan,” imbuhnya. (ATN)