ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kongres Perencanaan Kota Sedunia (ISOCARP) ke-55 akan digelar di Jakarta dan Bogor selama lima hari mulai 9-13 September 2019 mendatang. Kongres ini tercatat pertama kalinya digelar di Asia Tenggara.
Sekitar 500 pakar dan perencana kota dunia dari 40 negara akan hadir untuk mendiskusikan masa depan perencanaan kota dan metropolitan dunia, termasuk membahas perencanaan kota baru.
Kongres yang diharapkan akan dibuka Presiden Joko Widodo ini akan menjadi promosi dunia perencanaan Indonesia, dimana sebagai negara maritim di khatulistiwa, ragam budaya di 17.000 lebih pulau, di tengah ring of fire dan keberagaman sosial, Indonesia sangat ideal untuk bertumbuh kembangnya mahzab perencanaan dan pembangunan dunia baru ke depan.
“Kita berhasil membawa Kongres Perencana Sedunia ini pertama kali ke Asia Tenggara. Kongres ini adalah manifestasi pentingnya posisi Indonesia dalam isu urbanisasi dan sumbangsih Indonesia yaitu mahzab perencanaan kota dari kawasan khatulistiwa, yang bisa menjadi contoh bagi dunia,” terang Bernardus Djonoputro, Chairman Local Committee dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Kongres ini menjadi forum yang relevan untuk menyampaikan bahwa perencanaan penting dalam pembangunan khususnya yang terkait dengan pembangunan perkotaan dan sumber daya manusia. Apalagi kota merupakan pusat pendidikan dan pengembangan keilmuan dan teknologi.
Bersamaan dengan kongres, juga akan dilaksanakan Kaukus Walikota IAP 2019. Akan ada sekitar 30 walikota untuk mencari solusi inovasi dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan.
Menurut Bernardus, kongres perencanaan sedunia ini merupakan sumbangsih IAP dalam memberikan masukan bagi upaya pemerintah membangun kota yang aman, nyaman dan berkelanjutan, serta memperkaya diskursus teknis tentang isu pemindahaan IKN.
Para peserta kongres akan mendiskusikan tematik perencanaan yang penting dan terkini di dunia, berbagai isu yang membutuhkan banyak masukan perencana, termasuk pemindahan ibukota negara, terutama dari negara lain yang sudah berpengalaman dalam memindahkan ibukotanya.
Kongres ini menjadi forum penting dalam beberapa dekade terakhir bagi para perencana Indonesia, karena dihadiri oleh perencana professional serta perencana dan praktisi perkotaan yang bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah, di perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
Bernardus mengatakan, tantangan pembangunan ke depan harus dijawab melalui perencanaan tata ruang nasional yang berfokus pada penyelarasan daya dukung ruang, ketersediaan lahan dengan target pembangunan.
Oleh karena itu, pembangunan kota di Indonesia ke depan hendaknya diarahkan pada perencanaan ruang Indonesia yang mumpuni, yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat, dan tata ruang menjadi panglima pembangunan dan pemanfaatan ruang.
“Pemerintah harus tegas dalam mahzab perencanaan lintas matra dan lintas sektor, menjadikan tata ruang sebagai penjamin investasi yang berkelanjutan, bukan penghambat. Perbaikan aturan merencana dan produk perrlu diperbaiki, namun harus terlebih dulu melakukan revisi atas UU 26 tahun 2007 maupun UU lain yang berkaitan.” imbuh Bernardus. (Lis)
,’;\;\’\’