ASIATODAY.ID, JAKARTA – Momentum Hari Lahan Basah Sedunia atau Wetlands Day kembali diperingati oleh komunitas internasional setiap 2 Februari.
Peringatan ini sudah dimulai sejak 1971 bersamaan dengan ditandatanganinya Konvensi Lahan Basah di Kota Ramsar, Iran, sehingga disebut juga sebagai Konvensi Ramsar.
Tahun 2021 ini, Hari Lahan Basah Sedunia mengusung tema “Lahan Basah dan Air (Wetlands and Water)”. Tema ini diangkat berdasar pertimbangan bahwa ekosistem lahan basah sebagai penyedia air untuk kehidupan.
Di Indonesia, pemerintah terus melakukkan restorasi terhadap ekosistem ini serta menahan laju kerusakannya. Diproyeksikan masyarakat dunia pada 2050 mencapai 10 miliar jiwa. Dengan kondisi itu, butuh 55 persen lebih air bersih untuk mencukupi konsumsi.
Menurut Sekretaris Jenderal Konvensi Lahan Basah, Martha Rojas Urrego, untuk Hari Lahan Basah Sedunia, pemerintah ingin mengajak masyarakat dunia menginvestasikan tindakan nyata di lahan basah sebagai solusi alami pengelolaan air.
“Memberlakukan kebijakan yang mengintegrasikan lahan basah ke dalam rencana pengelolaan. Semua adalah tindakan yang menentukan, menuju ekonomi hijau dan yang terpenting untuk membangun kembali dengan lebih baik,” terang Martha seperti melalui siaran pers yang dikutip, Rabu (3/2/2021).
Pemerintah Indonesia yang meratifikasi Konvensi Ramsar pada 1991 lalu, terus melakukan upaya perlindungan lahan basah. Ekosistem Gambut dan Mangrove adalah bagiannya. Presiden Joko Widodo secara konsisten melaksanakan kebijakan ini antara lain melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 22 Desember 2020.
Lembaga ini melanjutkan tugas Badan Restorasi Gambut (BRG) yang berakhir tahun lalu, dengan tambahan tugas lain yaitu percepatan rehabilitasi mangrove.
Kepala BRGM, Hartono, dalam ceramah kunci yang disampaikan kemarin (2/2) pada acara Thought Leadership Forum yang digelar Yayasan Konservasi Alam Nusantara, menyampaikan enam strategi BRGM untuk percepatan rehabilitasi mangrove. Keenamnya adalah koordinasi dan sinkronisasi data antara Kementerian/Lembaga, perencanaan makro dan detil rehabilitasi mangrove dan edukasi dan sosialisasi gerakan cinta mangrove. Selain itu juga akan dibentuk Desa Peduli Mangrove sebagai ujung tombak rehabilitasi mangrove berkelanjutan. Kemudian sinergi pelaksanaan rehabilitasi mangrove dengan Kementerian terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pembuatan instrumen untuk rehabilitasi mangrove yang terukur dan kontinyu.
“Restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di beberapa tempat juga saling berkaitan. Ini karena sifat ekosistem ini yang terhubung. Karena itu kami akan memaksimalkan upaya untuk melaksanakan kegiatan yang sinergis pada kedua ekosistem,” ujar Hartono.
Hal lain yang ditegaskan Hartono adalah kolaborasi semua pihak untuk mendukung upaya ini. Pihaknya melanjutkan berbagai kerja sama dan kemitraan yang telah dilangsungkan dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
Menjalankan tugas dalam kurun 2016-2020, BRG yang kini menjadi BRGM sudah memfasilitasi restorasi gambut melalui berbagai kegiatan. Ribuan Infrastruktur pembasahan gambut seperti sekat kanal, sumur bor dan penimbunan kanal dibangun untuk mendukung pembasahan lahan gambut seluas 835.288 hektare, yang ada di kawasan konservasi, lahan masyarakat serta areal hutan tidak berizin.
Kemudian diberikan asistensi teknis kepada 186 perusahaan perkebunan dengan luas wilayah yang masuk taget restorasi 538.439 hektare (96,89% dari target). Kegiatan restorasi gambut yang dilakukan BRG menyasar kehidupan masyakat di pedesaan gambut. Pendampingan pada 640 Desa Mandiri Peduli Gambut menjadi strategi untuk mewujudkan ini.
“Kegiatan restorasi gambut terintegrasi dengan pembangunan pedesaan dan sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Ini akan kami lanjutkan di BRGM, dan menjadi tugas yang secara khusus diberikan pada lembaga kami,” jelas Hartono.
Kegiatan revitalisasi ekonomi masyarakat pada lima tahun sebelumnya telah menyertai upaya penyelamatan gambut. Sekitar 2.295 kelompok masyarakat (Pokmas) dengan sekitar 118.576 orang terlibat dalam kegiatan padat karya di lahan gambut. Dalam tugas barunya ini, BRGM bekerja di 13 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat. (ATN)