ASIATODAY.ID, JAKARTA – China dituduh berada dibalik kudeta militer Myanmar.
Menanggapi hal itu, Pemerintah China membantah dengan keras.
“Teori-teori terkait tidak benar. Sebagai negara tetangga Myanmar yang bersahabat, kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat, dan menegakkan stabilitas politik dan sosial,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam konferensi pers pada Rabu (3/2/2021), dikutip dari Reuters.
Meski menegaskan tak mendukung, namun di Dewan Keamanan PBB, China memblokir upaya untuk mengecam kudeta militer di Myanmar.
Dewan Keamanan dilaporkan menggelar pertemuan untuk membahas perkembangan situasi di Negeri Seribu Pagoda pada Selasa (2/2). Namun mereka gagal mengadopsi pernyataan bersama perihal kudeta.
Seperti Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia, Negeri Tirai Bambu itu juga memiliki hak veto di Dewan Keamanan.
Sejak awal kudeta, China sudah memperingatkan tekanan internasional hanya akan membuat gejolak politik di Myanmar semakin memburuk. Beijing sudah lama berperan melindungi Myanmar dari berbagai sanksi internasional.
China merupakan mitra perdagangan dan salah satu sekutu terdekat Myanmar. Bersama Rusia mereka berulang kali melindungi Myanmar dari tekanan PBB atas penindakan keras terhadap masyarakat muslim Rohingya.
Sebelum pertemuan Dewan Keamanan, perwakilan PBB di Myanmar Christine Schraner, mengecam keras aksi militer Myanmar. Kudeta digelar usai Angkatan Bersenjata Myanmar menolak hasil pemilu.
Pakar Myanmar di National University of Singapore Elliott Prasse-Freeman mengatakan melalui kebijakan luar negerinya China tampaknya memberi dukungan diam-diam pada aksi para jenderal.
“Berdasarkan laporan media-media China, Beiing tampaknya memproses hal ini seperti ‘masalah internal’ Myanmar seperti ketika kita sedang menyaksikan ‘reshuffle kabinet’,” kata Prasse-Freeman.
Ia mengakui pernyataan PBB tidak akan membuat perbedaan berarti. Namun masih dapat berperan sebagai ‘langkah pertama respon internasional yang koheren.
“Tampaknya hal itu tidak akan terjadi,” tambah Prasse-Freeman.
Jepang Ingatkan Kudeta Militer Myanmar Bisa Perkuat Pengaruh China di ASEAN
Kudeta militer di Myanmar mendapat perhatian serius dari Jepang. Negeri sakura menilai perlunya pendekatan yang tepat untuk menyikapi peristiwa itu.
Jika negara-negara demokrasi dunia merespons dinamika politik Myanmar dengan cara yang keliru, tidak menutup kemungkinan negara Asia Tenggara itu semakin dalam jatuh ke pelukan China. Karenanya, negara-negara demokrasi tetap harus mempertimbangkan membuka saluran komunikasi dengan para jenderal alias petinggi militer yang kuat di Myanmar.
“Jika kita tidak melakukan pendekatan ini dengan baik, Myanmar dapat tumbuh lebih jauh dari negara-negara demokratis yang bebas secara politik dan bergabung dengan liga China,” ujar Wakil Menteri Pertahanan Jepang, Yasuhide Nakayama, Selasa (2/2/2021).
Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, dia mengatakan, Jepang harus membahas strategi bersama dengan sekutunya terkait situasi Myanmar.
Tokyo menyerukan pembebasan Suu Kyi dan anggota pemerintahan sipilnya. Jepang juga menginginkan pemulihan demokrasi di negara sahabatnya itu.
Nakayama mengatakan, setiap langkah untuk menangguhkan program kemitraan Jepang dengan militer Myanmar dapat menyebabkan China memenangkan lebih banyak pengaruh, yang berpotensi merusak keamanan, terutama di kawasan Laut China Selatan.
“Jika kita berhenti berdialog, hubungan militer Myanmar dengan tentara China akan semakin kuat. Mereka akan semakin jauh dari negara-negara bebas termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Saya pikir itu akan menimbulkan risiko bagi keamanan kawasan,” kata Nakayama.
Sejak 2014, melalui seminar dalam negeri dan program lainnya, Kementerian Pertahanan Jepang telah melatih cukup banyak perwira militer Myanmar dalam banyak hal. Mulai dari pengobatan bawah air, meteorologi penerbangan, bantuan bencana, hingga Bahasa Jepang.
Kedua negara juga memiliki program pertukaran akademik, di mana delapan kadet dari militer Myanmar saat ini belajar di Akademi Pertahanan Nasional Jepang.
Sebagai bagian dari upaya untuk menahan pengaruh yang tumbuh dari Beijing di Laut China Selatan dan Samudera Hindia, Jepang telah memfokuskan kebijakan luar negerinya pada “dukungan pembangunan kapasitas” dengan negara-negara ASEAN. Ini menjadi bagian dari strategi keamanan negeri samurai dalam beberapa tahun terakhir.
Nakayama selama ini memang secara terbuka mengkritik China. Politikus Partai Demokrat Liberal itu mengatakan, dia mengamati tindakan Beijing di Laut China Selatan dengan hati-hati, menyusul pengesahan undang-undang baru China yang mengizinkan penjaga pantai mereka menembaki kapal asing.
Pada Senin (1/2) lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Mereka menangkap Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Kudeta dan penangkapan sejumlah tokoh itu merupakan respons militer Myanmar atas dugaan kecurangan pemilu pada November tahun lalu. Dalam pemilu itu, NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dengan mengamankan 396 dari 476 kursi parlemen yang tersedia. Itu merupakan kemenangan kedua NLD sejak berakhirnya pemerintahan militer di sana pada 2011.
Militer Myanmar telah mengumumkan keadaan darurat yang bakal berlangsung selama satu tahun. Sepanjang periode itu, militer akan mengontrol jalannya pemerintahan. Pemilu bakal digelar kembali setelah keadaan darurat usai. (ATN)
Discussion about this post