ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia telah menandatangani perjanjian kerangka kerja resmi dengan World Logistic Passport (WLP) bersama dengan Pelabuhan di Dubai (Dubai’s Port) sebagai inisiatif untuk meningkatkan peluang perdagangan di antara pasar negara berkembang.
Ketua Dubai’s Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) Sultan Ahmed Bin Sulayem meyakini perjanjian terbaru antara Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia dengan WLP akan mempercepat peluang perdagangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Ahmed memandang, Indonesia secara strategis merupakan pasar penting bagi WLP. Saat ini ekspor manufaktur Indonesia memenuhi permintaan dari berbagai penjuru dunia.
Menurutnya, sebagai mercusuar bagi kemajuan ekonomi di kawasan ASEAN, masuknya Indonesia ke WLP akan mendorong visi Presiden Joko Widodo untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat logistik utama dan pintu gerbang perdagangan antara kawasan Asia Pasifik dengan dunia.
“Melalui kolaborasi ini, Indonesia akan memastikan dan mewujudkan tujuan ekonomi berkelanjutan untuk memberi manfaat bagi rakyat Indonesia, dengan memanfaatkan pengalaman dan kemampuan kami dalam menciptakan pusat perdagangan global di Dubai,” ujarnya melalui siaran pers, Minggu (7/3/3021).
Adapun WLP juga berkontribusi pada realisasi atas rencana ekonomi pemerintah Indonesia, yang mencakup pembangunan jaringan transportasi di seluruh nusantara, karena Indonesia berupaya menjadi salah satu dari 5 ekonomi teratas dunia pada 2045.
Perdagangan luar negeri membentuk sekitar 43 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Alhasil dengan menjadi hub di World Logistics Passport, Indonesia bersiap untuk memperluas aksesnya ke pasar lain di Amerika Selatan dan Afrika, serta dapat mengembangkan perekonomiannya sebagai pusat ekspor ulang.
Sebagai negara Asia Tenggara pertama yang mengikuti program setelah pendaftaran Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo), perjanjian tersebut menandai langkah besar dalam implementasi WLP di Indonesia dengan dukungan otoritas pemerintah.
Perjanjian kerangka kerja ini ditandatangani oleh Sultan Ahmed Bin Sulayem, Ketua Dubai’s Ports, Customs, and Free Zone Corporation (PCFC), dan Toto Dirgantoro, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) atau Indonesia National Shippers’ Council (INSC) di hadapan sejumlah pejabat pemerintahan Indonesia. WLP akan menjadi penyedia manfaat dan menawarkan layanan konsultasi pasar dengan potongan harga kepada anggota WLP.
Perjanjian tersebut ditandatangani sebagai bagian dari kolaborasi yang lebih luas antara Uni Emirat Arab dan Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral, dan menciptakan peluang bagi entitas swasta dan publik. (ATN)