ASIATODAY.ID, YANGON – Krisis politik di Myanmar hingga kini terus menelan korban jiwa dari rakyat sipil.
Sejak rezim kudeta Militer mengambil alih kekuasaan di negeri itu, jumlah demonstran yang tewas telah mencapai 320 orang. Seperti dilaporkan AP, Jumat (26/3), satu kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) memverifikasi rincian kematian dan penangkapan.
Asosiasi Bantuan Myanmar untuk Tahanan Politik menyatakan penghitungannya hanya mencakup kasus-kasus yang terdokumentasi. Meskipun demikian, jumlah korban sebenarnya “kemungkinan besar jauh lebih tinggi”.
Dikatakan, 11 orang tewas pada Kamis (25/3), ketika asosiasi juga berhasil memverifikasi 23 kasus kematian yang terjadi sebelumnya.
Kantor berita Myanmar, termasuk Voice of Burma dan Mizzima, melaporkan bahwa tiga orang lagi telah ditembak mati oleh pasukan keamanan di kota Myeik di Myanmar selatan.
Video yang diposting di saluran YouTube Mizzima TV menunjukkan pengunjuk rasa yang berisiko terkena tembakan untuk membawa sosok tubuh berdarah seorang pemuda yang menurut laporan itu akhirnya meninggal kemudian.
Unggahan media sosial, banyak termasuk foto jenazah, menunjukkan bahwa sebanyak tujuh orang mungkin telah terbunuh di berbagai kota pada malam hari pada Jumat (26/3). Laporan tersebut tidak dapat segera dikonfirmasi.
Asosiasi Bantuan menggambarkan konfrontasi mematikan yang khas pada Kamis di Taunggyi, di negara bagian Shan di Myanmar timur, ketika “junta menggunakan peluru tajam, mencoba menciptakan zona pertempuran di daerah pemukiman. Tindakan junta militer mengakibatkan empat warga sipil ditembak dan dibunuh, satu mayat diseret pergi, beberapa warga sipil lainnya terluka.
“Selain itu, pasukan junta menggerebek rumah dan dengan represif menangkap pemuda dan warga sipil, kemudian menghancurkan sepeda motor, mobil, dan barikade. Mereka menyerbu jalan tanpa alasan, meneriakkan kata-kata kotor dan merusak properti,” katanya.
Asosiasi tersebut menyatakan hingga Kamis (25/3), sejumlah 2.981 orang telah ditangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman dalam tindakan keras sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Sebagian besar, termasuk Suu Kyi dan Presiden Win Myint, masih tetap ditahan. (ATN)