ASIATODAY.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah telah memiliki pooling fund bencana untuk menanggulangi dampak tingginya risiko bencana di Indonesia, termasuk untuk menangani perubahan iklim.
“Kita perlu untuk membangun sistem yang menciptakan kepastian untuk penarikan dananya dan untuk membantu masyarakat. Kita sudah meluncurkan pooling fund ini sejak 2018 dan sekarang semakin matang,” kata Menkeu dalam Youth Camp for Future Leader on Environment, Senin (15/11/2021).
Data Bank Dunia 2018 menunjukkan, Indonesia berada pada peringkat 12 dari 35 negara yang rentan terhadap bencana sebab Indonesia berada di kawasan ring of fire, diapit dua benua dan dua samudera, serta tempat bertemunya tiga lempeng besar dunia.
“Karena Indonesia adalah negara yang di dalam ring of fire, 90 persen bencana Indonesia berasal dari hidrometeorologi, seperti puting beliung, longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan. Ini menjadi sesuatu yang menimbulkan dampak pada masyarakat, sosial, ekonomi,” ujar Menkeu.
Menurut Menkeu, saat ini pemerintah sedang mengumpulkan dana dengan suatu mekanisme menghitung risiko. Ketika suatu daerah mengalami bencana dan membutuhkan dana segera, pooling fund dapat ditarik untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Sekarang ini kita sedang terus menerus untuk memperkuat pooling fund karena setiap tahun, biaya dari bencana-bencana ini bisa mencapai Rp20 triliun lebih per tahunnya,” kata Menkeu.
Pooling fund bencana ini dikelola satu pintu dengan dana lingkungan hidup oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPDLH). BLU sebagai agen pemerintah berperan sentral dalam percepatan layanan publik dan katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peran strategis BLU akan terus didorong untuk dapat menjadi lokomotif pemulihan ekonomi. BLU akan terus didorong untuk mengembangkan aktivitas bisnisnya secara fleksibel, terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitasnya agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan layanan terbaiknya.
“BPDLH adalah BLU yang menjadi pusat pembiayaan untuk mengelola hutan terutama, tapi juga program konservasi. Tujuannya untuk mendapatkan dana-dana green finance yang berasal dari seluruh dunia dan kemudian melakukan kegiatan seperti menyelamatkan hutan, konservasi lingkungan,” ujar Menkeu.
Selain menggunakan pooling fund bencana, pemerintah membentuk SDG Indonesia One untuk membantu membiayai perubahan iklim. SDG Indonesia One merupakan platform kerja sama pendanaan terintegrasi yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengkombinasikan dana publik dan dana swasta melalui skema blended finance untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) di Indonesia.
“SDG Indonesia One adalah platform dimana PT SMI kemudian bekerja dengan banyak sekali pihak. Ada dari filantropi global, seperti Bloomberg yang sekarang mengkontribusikan untuk menanam mangrove. Ada Rockefeller, Jeff Bezos Amazon, dan juga pihak lainnya, serta lembaga-lembaga multilateral, seperti ADB, World Bank, AIIB. Semuanya akan menghasilkan dana yang di-blend bersama dengan APBN,” kata Menkeu.
Sementara dari dukungan internasional, terdapat Green Climate Fund (GCF) yang merupakan entitas pelaksana mekanisme keuangan UNFCCC yang didirikan Conference of Parties (COP) tahun 2010. GCF diperuntukkan bagi negara berkembang dan berpotensi membantu Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) tanpa membebani APBN.
Empat Kebijakan Inovatif
Menkeu Sri Mulyani juga menjelaskan terdapat empat kebijakan inovatif yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan perubahan iklim tersebut, yakni Climate Change Fiscal Framework (CCFF), carbon pricing, Energy Transition Mechanism (ETM), dan pooling fund bencana.
“Maka dari sisi fiskal, kita sekarang memasukkan unsur climate change di dalam kebijakan fiskal kita. Kita menyusun apa yang disebut Climate Change Fiscal Framework (CCFF),” jelasnya.
CCFF merupakan kerangka untuk memformulasikan kebijakan fiskal dan strategi memobilisasi dana di luar APBN. Menkeu menyampaikan perlu dilakukan identifikasi dan analisis Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia untuk mengurangi CO2 itu bersumber dari apa saja.
Untuk bisa melaksanakan hal tersebut, perlu dihitung berapa dana yang dibutuhkan, kemudian dilihat berapa pembiayaan yang bisa disediakan dari APBN dan swasta.
“Kemudian kita akan lihat berapa besar gap yang masih terjadi, lalu kita mulai menyusun climate fiscal strateginya,” kata Menkeu.
Selain CCFF, pemerintah juga memperkenalkan kebijakan carbon pricing atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kebijakan ini menerapkan polluters-pay-principle, yaitu setiap pelaku kegiatan atau pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran, maka harus membayarkan biaya atas dampak pencemaran yang ditimbulkannya.
“Prinsip polluters-pay-principle menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk meningkatkan supaya kegiatan ekonomi dari masyarakat dan dunia tetap bisa jalan, namun kemudian tetap juga memasukkan unsur sustainabilitas,” ujar Menkeu.
Carbon pricing terdiri dari instrumen perdagangan dan non perdagangan. Instrumen perdagangan meliputi Perdagangan Izin Emisi (Emission Trading System atau ETS) dan Offset Emisi (Crediting Mechanism). Sementara, instrumen non-perdagangan meliputi pajak atau pungutan atas karbon (carbon tax) dan Result Based Payment (RBP).
“Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kita meng-introduce pajak karbon. Ini menjadi pelengkap carbon price dan market dari carbon trading, dan mekanisme offsetting,” kata Menkeu.
Terkait Energy Transition Mechanism (ETM), Menkeu menuturkan ETM akan mengubah penggunaan batu bara menuju energi baru dan terbarukan (EBT).
“Kalau kita mengurangi coal padahal permintaan listrik makin meningkat, apalagi kalau nanti mobil pakai listrik, kompor pakai listrik, maka permintaan energi bukannya makin turun, tapi makin naik. Berarti kita harus me-substitute, mengganti listrik yang dari coal dengan listrik yang renewable, entah air, entah geothermal, entah surya, tapi ini membutuhkan dana untuk investasi,” ujar Menkeu. (ATN)