ASIATODAY.ID, JAKARTA – Di tengah momentum Presidensi G20 Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap sebuah fakta yang terjadi di KTT G20 Italia, belum lama ini.
Pasalnya, pada KTT tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak menandatangani persetujuan melepas rantai pasok (supply chain) sumber daya alam (SDA) kepada sejumlah negara pada pertemuan G20 tersebut.
Menurut Erick, di tengah tekanan supply chain global, negara-negara di dunia justru menyoroti Indonesia karena menyimpan berjuta kekayaan SDA.
Masalah ini yang membuat negara-negara asing menekan Indonesia agar membuka keran ekspor mineral mentah, salah satunya nikel.
“Presiden tegas menolak dan kami Menteri-Menteri pun mendukung untuk menolak,” kata Erick saat Orasi Ilmiah bertajuk di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Sabtu (11/12/2021).
Erick Thohir menjelaskan, Covid-19 mempengaruhi ekuilibrium supply chain global sehingga terdistrupsi. Sementara, Indonesia terus menjaga rantai pasok dalam negeri yang hanya diperuntukkan bagi kemajuan ekonomi nasional.
“Karena ini bukan eranya lagi kita melepas SDA kita dipakai untuk pertumbuhan bangsa lain,” katanya.
Sebelumnya, Erick mencatat alasan Presiden menolak menandatangani kesepakatan supply chain karena Indonesia dituntut untuk mengirimkan bahan baku pertambangan nikel sebanyak mungkin kepada negara lain.
“Bapak Presiden tidak mau tanda tangan di G20 waktu mengenai supply chain, (karena) salah satunya kita ditekan industri pertambangan harus dikirim sebanyak-banyaknya ke negara lain,” ungkap Erick.
Pemerintah memandang, ekspor bahan baku pertambangan nikel hanya akan menumbuhkan ekonomi negara lain. Meski mengaku tidak anti-asing, namun sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri.
“Kita tidak anti-asing, tetapi sudah sewajarnya sumber daya alam kita dipakai untuk pertumbuhan ekonomi kita yang sebesar-besarnya. Market kita harus dipakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita sebesar-besarnya,” tandasnya. (ATN)