ASIATODAY.ID, JAKARTA – SoftBank Group batal berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia.
SoftBank Group mengumumkan pembatalan investasi itu pada Jumat (11/3/2022) sebagaimana dikutip dari asia.nikke.com.
Meski membatalkan rencana investasi di IKN, SoftBank tetap berkomitmen untuk mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, Softbank berencana untuk menanamkan modal hingga USD30 miliar atau setara Rp409,4 triliun di Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia.
“Presiden akan membuat keputusan Februari. Negosiasi kami angkanya sekitar USD30 miliar,” ujar Luhut di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (17/01/2020).
Menurut Luhut, rencana ini akan dibahas lebih lanjut dengan Presiden SoftBank Masayoshi Son. Luhut berharap investasi perusahaan asal Jepang ini bisa digunakan untuk membangun fasilitas penunjang di ibu kota baru.
Sementara untuk pusat pemerintahan, Luhut menegaskan akan dibiayai dengan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kurang lebih anggaran yang disiapkan sebesar Rp100 triliun.
“Kami mau menggunakan APBN. Kami tidak mau pembangunan kantor presiden dan kantor pemerintahan dibayarin orang,” tegasnya.
Pembangunan infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan akan dikerjakan Kementerian PUPR. Di antaranya, kompleks Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR, Gedung Mahkamah Agung, Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung Kementerian/Lembaga dan rumah dinas.
Sementara, pembangunan klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster riset dan inovasi, serta pusat keuangan dan fasilitas publik lain menggunakan skema Public Private Partnerships (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Luas lahan pembangunan ibu kota baru mencapai 256 ribu hektare (ha) dengan total wilayah keseluruhan 410 ribu hektare. Di dalamnya terdapat pusat pemerintahan seluas 56 ribu ha dan area terbatas seluas 5.600 hektar. (ATN)