ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia bertekad melanjutkan langkah kolektif Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk mengembalikan kepercayaan dunia pada sistem perundingan multilateral. Khususnya, menjelang pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) Twelfth Ministerial Conference (MC12) pada Juni 2022 mendatang.
Demikian diungkapkan Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Reza Pahlevi pada Pertemuan Kedua Committee on Trade and Investment/CTI APEC yang digelar pada 15—16 Mei 2022 di Bangkok, Thailand.
“Fokus partisipasi Kementerian Perdagangan untuk pertemuan ini mencakup upaya percepatan dan pemerataan pemulihan pasca pandemi yang harus dilakukan dengan pendekatan berimbang dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan,”ujar Reza dikutip Rabu (18/5/2022).
Menurutnya, sistem perdagangan global dituntut memberikan solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan ekonomi dunia akibat disrupsi pandemi Covid-19 dan tantangan lainnya.
“Pemerataan upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi dan langkah kolektif multilateral merupakan prioritas Indonesia,” tandas Reza.
Reza juga mengungkapkan, anggota APEC juga mendiskusikan upaya implementasi visi APEC untuk mewujudkan kawasan yang terbuka, dinamis, berdaya tahan, aman, dan sejahtera. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pembahasan kembali realisasi Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP) dengan perspektif pasca pandemi Covid-19.
Indonesia mengapresiasi langkah strategis ini dan mendorong konsensus isu-isu pembahasan berdasarkan kajian mendalam, menekankan aspek fleksibilitas dan memastikan kepentingan Ekonomi maju dan berkembang secara seimbang.
“Pembahasan FTAAP kedepan perlu dilakukan secara berimbang dan memberikan manfaat, khususnya dengan tetap mengedepankan konsensus di tengah perbedaan pandangandan kapasitas diantara Ekonomi,” kata Reza.
Reza mengungkapkan, sebagai tuan rumah G20 pada 2022, Indonesia berkesempatan memaparkan hasil pertemuan pertama Komite Perdagangan Investasi dan Industri G20/TIIWG yang telah dilaksanakan pada 30—31 Maret 2022 di Solo, Jawa Tengah lalu.
“Diharapkan pembahasan forum G20 ini berjalan beriringan dengan agenda dan pencapaian Ekonomi di kawasan Asia-Pasifik untuk pemulihan pandemi dan penyelesaian tantangan perdagangan global,” imbuhnya.
Reza menambahkan, skema kerjasama ekonomi regional memegang peran penting dalam mendorong kesuksesan kesepakatan multilateral untuk sistem perdagangan yang relevan dengan perkembangan situasi ekonomi global.
“Koherensi langkah APEC dan G20 untuk memberikan solusi yang berfokus pada agenda pemulihan pasca pandemi yang inklusif dan berkelanjutan, mendorong pengembalian fungsi WTO dan penguatan sistem perdagangan multilateral, serta langkah pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) akan berkontribusi pada upaya pembangunan ketahanan global untuk krisis atau pandemi yang terjadi di masa depan,” tegas Reza.
Sementara Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Basaria Tiara L. Gaol menyampaikan, sebagai upaya mendorong peran penting sektor jasa dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, anggota APEC berhasil menyusun definisi jasa terkait logistik.
Definisi tersebut telah disepakati oleh grup jasa (Group on Services) dan CTI untuk selanjutnya akan menjadi lampiran dalam Ministers Responsible for Trade Meeting Joint Statement 2022.
“Indonesia berperan aktif dalam pembahasan definisi jasa terkait logistik yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anggota APEC mengenai peran penting sektor jasa, terutama untuk memfasilitasi pergerakan barang-barang esensial dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” jelas Basaria.
Sebagai referensi, APEC merupakan forum kerja sama 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik. Kegiatan utamanya meliputi kerjasama perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di Kawasan Asia Pasifik.
Ekonomi anggota APEC terdiri atas Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.
Kerja sama APEC bersifat nonpolitis, dan keputusan-keputusan yang dihasilkan seringkali tidak bersifat mengikat. Pada 2021, anggota ekonomi APEC mewakili 38 persen penduduk dunia atau 2,9 miliar jiwa; 47 persen perdagangan global atau senilai USD24 triliun, dan 61 persen total riil GDP dunia atau senilai USD53 triliun.
Secara nilai, ekspor perdagangan Indonesia dengan kawasan APEC menunjukkan peningkatan pada 2021. Pada periode tersebut, total nilai ekspor Indonesia ke anggota APEC sebesar USD170,4 miliar, naik 44 persen dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar USD 117,7 miliar. Pada periode ini, surplus nilai perdagangan Indonesia-APEC mencapai USD 17,5 miliar. (ATN)