ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia dan Singapura terus memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor, termasuk di bidang moneter dan keuangan.
Terbaru, pada Jumat (4/11/2022), Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS), sepakat melanjutkan perpanjangan perjanjian kerja sama keuangan bilateral yang berlaku hingga 3 November 2023.
Kerja sama ini telah berlangsung sejak November 2018 sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong untuk terus memperkuat kerja sama dalam rangka menjaga stabilitas moneter dan keuangan di kawasan, termasuk di kedua negara.
“Semangat kerja sama kedua negara tersebut juga sejalan dengan spirit tema Presidensi Indonesia pada G20 2022 dan diyakini akan menjadi modal penting bagi Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023,” demikian siaran pers BI, Jumat (4/11/2022).
Kerja sama terdiri atas dua perjanjian, yaitu Local Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) yang memungkinkan dilakukannya pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 9,5 miliar dolar Singapura atau Rp100 triliun; dan Bilateral Repo Line (BRL).
Selain itu, juga memungkinkan dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas dalam dolar AS hingga senilai USD 3 miliar dengan menjaminkan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh negara-negara G3 (Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman) yang dimiliki oleh kedua bank sentral.
Kerja sama ini telah diperpanjang setiap tahun, terakhir pada November 2021. Kesepakatan perpanjangan yang keempat ini semakin menunjukkan komitmen BI dan MAS untuk tetap saling mendukung dalam rangka membangun kepercayaan terhadap kondisi perekonomian di masing-masing negara.
Obligasi Berkelanjutan
Bank Indonesia (BI) mengalokasikan dana sekitar 5 persen dari cadangan devisa Indonesia untuk obligasi berkelanjutan. Dengan total cadangan devisa di kisaran USD 130 miliar maka dana yang disiapkan lebih dari USD 6 miliar untuk menuju lingkungan bersih.
Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjelaskan, dana ini diberikan bagi setiap bank yang telah memiliki obligasi ekonomi berkelanjutan, dan mengajukan permohonan bantuan likuiditas kepada BI.
“Bank Indonesia mengambil langkah maju tidak hanya menyelaraskan portofolio tetapi juga menjanjikan komitmen hijau dengan mengalokasikan sekitar USD 6 miliar dalam obligasi berkelanjutan dan ini sekitar 5 persen dari total cadangan devisa kami,” ujar Destry dalam Mandiri Sustainability Forum 2022, Rabu (2/11/2022).
Destry menuturkan, apa yang dilakukan BI lebih progresif dibandingkan bank sentral di negara-negara lain.
Jika bank-bank sentral luar negeri sedang menyelaraskan portofolio untuk membuat jalur transisi dengan menggeser portofolio dari emiten yang lebih tinggi emisi ke emiten yang lebih rendah emisi, BI justru sudah mengalokasikan dana ekonomi berkelanjutan.
“Sekitar 5 persen dari portofolio kami dalam cadangan kami dialokasikan untuk obligasi berkelanjutan,” ujarnya.
Dia menambahkan, pada 2020 BI mempublikasikan peraturan Loan to Value (LTV) untuk mendorong adaptasi bangunan hijau dan kendaraan listrik dengan mengizinkan relaksasi LTV pinjaman properti hijau hingga 100 persen dan uang muka pinjaman kendaraan listrik hingga nol persen.
Kemudian di tahun 2022, BI juga memperkenalkan aturan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) hijau untuk meningkatkan penerbitan obligasi hijau dengan memungkinkan bank untuk memenuhi persyaratan RPIM dengan membeli obligasi hijau.
Adapun posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2022 mencapai USD 130,8 miliar, turun dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2022 sebesar USD 132,2 miliar.
Penurunan posisi cadangan devisa Indonesia pada September 2022 antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.
“Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/10/2022).
Selain itu, cadangan devisa ini juga serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News