ASIATODAY.ID, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, Erick Thohir mengungkapkan, pendapatan perusahaan BUMN secara keseluruhan saat ini mencapai Rp 210 triliun. Dari jumlah itu, 76 persennya disumbangkan oleh 15 perusahaan, dari total 142 BUMN yang ada.
“Mengatur dan memanage 142 BUMN memang hal yang unik dan tidak mudah. Dari pendapatan Rp 210 triliun, 76 persennya berasal dari 15 perusahaan saja,” papar Erick dalam di forum rapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (2/12/2019).
Menurut Erick, situasi ini bukan sebuah prestasi. Erick juga tidak ingin agar pendapatan BUMN selalu mengandalkan 15 perusahaan tersebut.
“Tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Perbankan saja nasibnya tidak tahu 10 tahun ke depan akan bagaimana, kalau sudah semua sudah serba digital,” jelas Erick.
Untuk membangun kekuatan BUMN, Erick akan melakukan antisipasi dan dicari jalan keluarganya agar posisi keuangan seluruh kementerian BUMN bisa merata dan sehat.
“Strategi jangka menengah hingga jangka panjangnya sudah kita rumuskan. Kami bukan hanya menyelesaikan tugas tapi bagaimana membangun fondasi, agar ke depan siapapun yang menjalankan bisa ikut transparan,” jelas Erick.
Rapat kerja perdana antara Erick Thohir dengan Komisi VI DPR RI membahas agenda penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Milik negara Tahun Anggaran 2019 dan 2020.
Sebelumnya hubungan komunikasi Menteri BUMN periode sebelumnya dengan Komisi VI DPR sempat terganggu sehingga pada beberapa kali Rapat Kerja DPR dengan Kementerian BUMN diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pencekalan tersebut bermula dari hasil Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang dibentuk oleh DPR RI, pada akhir Desember 2015.
Salah satu butir hasil pansus itu merekomendasikan ke Presiden Jokowi agar memberhentikan Menteri BUMN tersebut dari posisi Menteri BUMN dan melarangnya mengikuti segala rapat di DPR. (ATN)
,’;\;\’\’