ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia menunjukkan perannya dalam membangun diplomasi dan konsolidasi di Asia Tenggara (ASEAN) demi stabilitas di kawasan.
Yang terbaru, Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi menggelar pertemuan dengan Menlu Brunei Darussalam, Dato Erywan, dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Sultan Brunei Darussalam, 17 Februari 2021, di Bandar Seri Begawan.
Sebagaimana diketahui, Brunei Darussalam saat ini memegang Keketuaan ASEAN.
Pertemuan tersebut membahas upaya untuk meningkatkan kerja sama bilateral, termasuk meningkatkan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk beberapa isu ASEAN, antara lain kerja sama vaksin dan juga perkembangan ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework.
Selain itu di dalam pertemuan juga dibahas mengenai perkembangan situasi di Myanmar, dan bagaimana ASEAN dapat berperan membantu Myanmar untuk dapat keluar dari situasi krisis politik saat ini dan melanjutkan proses transisi demokrasi.
“Khusus mengenai Myanmar, beberapa hal yang dapat saya sampaikan: Dari hari pertama terjadinya perkembangan terbaru di Myanmar, saya terus melakukan komunikasi dengan rekan-rekan saya, para Menlu ASEAN serta Menlu dari banyak negara, dan juga dengan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk isu Myanmar,” kata Retno dikutip dari keterangan tertulis.
Banyak negara telah menyampaikan keprihatinannya, termasuk Indonesia. Menyampaikan keprihatinan adalah satu hal, namun yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dapat dilakukan Indonesia, dan ASEAN terutama, untuk membantu Myanmar keluar dari situasi yang delicate ini?.
“Prinsip-prinsip yang kita pahami untuk membantu Myanmar, yaitu tetap menghormati prinsip non-interference; mengutamakan constructive engagement; mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar; termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif,” jelas Retno.
“Sebagai satu keluarga, keluarga ASEAN, menjadi kewajiban setiap negara anggota ASEAN untuk menghormati apa yang tertera di dalam ASEAN Charter,” imbuhnya.
Artikel 1 ayat 7 dari ASEAN Charter mengatakan “to strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and promote and protect human rights and fundamental freedom..”.
Artikel inilah yang dirujuk dalam statement Indonesia dan statement Ketua ASEAN menanggapi perkembangan situasi di Myanmar.
“Indonesia yakin bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk dapat membantu Myanmar, sekali lagi, dalam mengatasi situasi yang delicate ini,” ujarnya.
Dukungan dan dorongan internasional terhadap ASEAN juga sangat tinggi, antara lain dari:
Press Statement DK PBB pada tanggal 4 Februari 2021; dan Resolusi ke-29, Resolusi Special Session ke-29 dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengenai human rights implications on the crisis in Myanmar.
“Saya ulangi Resolusi sesi khusus ke-29 dari Dewan HAM PBB mengenai human rights implications on the crisis in Myanmar yang diselenggarakan pada 12 Februari 2021,” jelasnya.
“Dukungan seperti ini juga disampaikan oleh para Menteri Luar Negeri negara lain pada saat melakukan pembicaraan per telepon dengan saya termasuk pembicaraan per telepon kemarin malam yang saya lakukan dengan Menlu AS yang Baru, Anthony Blinken,” jelasnya.
Dukungan terhadap ASEAN juga disampaikan oleh Utusan Khusus Sekjen PBB, Menlu Inggris, antara lain Australia, India, Jepang dan banyak lagi.
Dalam kaitan inilah sudah menjadi kewajiban Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk melakukan konsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk membahas sekali lagi apa yang dapat dilakukan oleh ASEAN.
Retno kembali mengingatkan bahwa dalam pertemuan dengan PM Malaysia, Presiden RI telah mengusulkan agar para Menlu ASEAN duduk bertemu untuk membahas perkembangan di Myanmar sebagai satu keluarga.
“Kedua pemimpin, Indonesia dan Malaysia juga menugaskan kedua Menlu untuk menyampaikan usulan ini kepada Chair of ASEAN, kepada ketua ASEAN dan ini sudah kita lakukan kepada ketua ASEAN dan langsung setelah pertemuan terjadi antara Presiden Indonesia dan PM Malaysia pada tanggal 5 Februari 2021,” urainya.
“Sultan Brunei Darussalam di dalam pertemuan, di dalam menerima kunjungan kehormatan saya tadi, juga menekankan pentingnya para Menlu ASEAN untuk segera melakukan pertemuan sebagai satu keluarga,” ujarnya.
Piagam ASEAN
Menlu Retno mengungkapkan bahwa konsultasi, mekanisme konsultasi seperti ini diamanatkan oleh artikel 2, ayat 2.g dalam Piagam ASEAN.
Sebagai informasi, Ketua ASEAN juga telah melakukan pertemuan virtual dengan Myanmar pada 11 Februari 2021. Ketua ASEAN tentunya akan terus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan negara anggota ASEAN yang lain sekali lagi mengenai apa yang dapat dilakukan ASEAN untuk membantu Myanmar.
“Saya sampaikan bahwa Indonesia akan melanjutkan upaya untuk berkontribusi mencari solusi yang terbaik bagi rakyat Myanmar dan bagi upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan,” imbuhnya. (ATN)
Discussion about this post