ASIATODAY.ID, JAKARTA – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, sebanyak 41 persen masyarakat Indonesia belum bersedia untuk divaksin Covid-19.
Dari hasil survei tersebut, sebanyak 54,2 persen masyarakat masih belum ingin divaksin karena alasan efek samping.
“Sangat banyak warga yang tidak bersedia divaksin (41 persen), terutama karena alasan efek samping vaksin yang belum dipastikan (54 persen),” demikian dikutip dari rilis resmi Indikator Politik Indonesia, Senin (22/2/2021).
Kendati demikian, berdasarkan hasil temuan Indikator Politik Indonesia, hampir semua masyarakat sudah mengetahui bahwa pemerintah telah memulai program vaksinasi virus corona (Covid-19).
Mayoritas warga juga setuju bahwa vaksin telah dinyatakan halal, meskipun masih banyak yang takut untuk divaksin.
“Hampir semua warga sudah tahu pemerintah telah memulai program vaksinasi virus corona, 91,3 persen. Mayoritas warga juga setuju dengan pendapat bahwa mereka menerima vaksin jika telah dinyatakan halal, 81,9 persen,” kutip Indikator Politik Indonesia.
Lembaga Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait tantangan dan problem vaksinasi Covid-19 si Indonesia. Survei dilakukan dengan cara menggunakam kontak telepon untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.
Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.
Adapun, asumsi metode yang digunakan yakni simple random sampling. Ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekira 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sample berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Jokowi Ajak Rakyat Hadapi Tantangan di Masa Pandemi
Sementara itu, Presiden Jokowi terus mengajak segenap masyarakat untuk menghadapi tantangan pandemi Covid-19.
Ajakan itu disampaikan Kepala Negara saat menghadiri Perayaan Imlek Nasional Tahun 2021, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (20/02/2021).
“Penanganan permasalahan kesehatan akibat pandemi COVID-19 harus terus dilakukan. Pendisiplinan (protokol kesehatan) 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), 3T (tracing, testing, treatment), PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro, dan juga vaksinasi harus dilakukan secara cepat dan efektif,” ujarnya.
Semua kekuatan bangsa harus dikerahkan untuk bersama-sama dan bergotong royong untuk menyelesaikan masalah ini.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menjelaskan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diberikan Pemerintah secara gratis bagi kurang lebih 182 juta penduduk Indonesia untuk mencapai kekebalan komunal (herd immunity).
Setelah sebelumnya dilakukan dengan sasaran sumber daya manusia (SDM) kesehatan, saat ini Pemerintah tengah menjalankan tahap kedua vaksinasi yang menyasar para pekerja publik dan juga kelompok lanjut usia (lansia) 60 tahun ke atas.
“Minggu ini juga langsung sudah dilakukan untuk pelayan-pelayan publik, untuk pekerja-pekerja publik baik itu guru, lansia yang juga perlu kita prioritaskan, kemudian pekerja-pekerja di pasar-pasar dan di pusat-pusat ekonomi. Kemarin juga sudah kita mulai di Pasar Tanah Abang. Baru kemudian nanti menginjak ke masyarakat umum,” ujar Kepala Negara.
Tak hanya penanganan di sektor kesehatan, Presiden juga mengatakan bahwa seluruh pihak harus bersama-sama bergotong-royong untuk pemulihan ekonomi nasional.
Kepala Negara menjelaskan, Pemerintah telah menggulirkan sejumlah bantuan sosial di tahun 2020 yang juga dilanjutkan pada tahun 2021 untuk masyarakat lapisan bawah yang sangat terdampak pandemi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Pemerintah juga telah mengupayakan untuk membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, salah satunya melalui Pogram Padat Karya baik menggunakan APBN maupun APBD.
“Namun, perluasan kesempatan kerja yang bisa berkelanjutan adalah dari para pelaku usaha, dari dunia usaha. Kuncinya ada di situ, bukan dari Pemerintah. Kalau yang melakukan dari dunia usaha, ini akan berkelanjutan, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ungkap Presiden.
Untuk hal itulah sejumlah kebijakan tengah dijalankan Pemerintah dalam rangka membangkitkan kembali sektor usaha. Prioritas belanja Pemerintah kini lebih diarahkan untuk pembelian produk-produk dalam negeri dan membangun ekosistem yang kondusif seperti dengan memberikan sejumlah insentif bagi dunia usaha.
Pada bagian akhir sambutannya, Presiden menekankan bahwa penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi tidak dapat dipisahkan.
“Kita harus menunjukkan bukti bahwa permasalahan kesehatan bisa ditangani dengan baik sehingga muncul kepercayaan untuk kebangkitan ekonomi kita. Kita harus menunjukkan bukti bahwa situasi sosial dan politik tetap stabil dan daya beli masyarakat terus meningkat. Supply dan demand juga harus dibangkitkan secara bersama-sama dan secara sinergis,” ujarnya.
Hal ini, imbuh Kepala Negara, tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah. Seluruh pihak harus bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang dihadapi tersebut.
“Kuncinya adalah kebersamaan, gotong royong sebagai bangsa besar. Saya berharap di Tahun Kerbau ini kita secara bersama-sama, bergotong-royong, bisa menggerakkan kekuatan besar kita, keberanian kita, dan kedisiplinan kita untuk melakukan lompatan-lompatan dan terobosan-terobosan baru dalam melakukan langkah-langkah berani yang baru agar kita bisa terlepas dari krisis kesehatan. (ATN)
Discussion about this post