ASIATODAY.ID, LONDON – Amnesty International menyerukan agar seluruh dunia segera menyusun kebijakan moratorium teknologi pengintaian.
Pasalnya, industri perangkat pengintai atau spyware yang diatur dengan buruk telah memberikan dampak menghancurkan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia.
“Tuduhan bahwa pemerintah menggunakan malware ponsel yang dipasok oleh perusahaan Israel untuk memata-matai jurnalis, aktivis, dan kepala negara telah mengekspos krisis hak asasi manusia global,” kata Amnesty International, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, Sabtu (24/7//2021).
Dalam satu pernyataan Jumat (23/7/2021), NGO tersebut memperingatkan dampak buruk dari industri spyware yang diatur dengan buruk terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia.
Perangkat lunak Pegasus NSO Group – yang dapat menyalakan kamera atau mikrofon ponsel dan mengumpulkan datanya – menjadi pusat badai kontroversi setelah daftar sekitar 50.000 target pengintaian potensial bocor ke kelompok hak asasi manusia.
Amnesty International dan lembaga nirlaba media Prancis Forbidden Stories berkolaborasi dengan beberapa perusahaan media, termasuk Washington Post, Guardian, dan Le Monde, untuk menganalisis dan menerbitkan daftar tersebut.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang masuk dalam daftar dugaan target, harus mengganti telepon dan nomornya.
“Tidak hanya mengekspos risiko dan bahaya bagi individu-individu yang ditargetkan secara tidak sah, tetapi juga konsekuensi yang sangat tidak stabil pada hak asasi manusia global dan keamanan lingkungan digital pada umumnya,” paparAgnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty international.
Grup Israel NSO “hanya satu perusahaan”, dan tentu ada banyak perusahaan lain sejenisnya.
“Ini adalah industri berbahaya yang telah beroperasi di tepi legalitas terlalu lama, dan ini tidak dapat dibiarkan berlanjut. Sekarang, kami sangat membutuhkan regulasi yang lebih besar atas industri pengawasan siber, akuntabilitas atas pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia, dan pengawasan yang lebih besar atas industri bayangan ini ,” katanya.
Amnesty menyerukan moratorium segera atas setiap ekspor, penjualan, transfer, dan penggunaan teknologi pengawasan sampai ada kerangka peraturan yang sesuai dengan hak asasi manusia.
“Fakta bahwa dunia dan para pemimpin politik lainnya sendiri mungkin telah memasuki garis bidik teknologi spyware diharapkan akan menjadi peringatan yang telah lama ditunggu-tunggu bagi mereka dan negara-negara di seluruh dunia untuk meningkatkan dan mengatur industri ini,” kata Callamard.
Daftar target yang diduga mencakup setidaknya 180 jurnalis, 600 politisi, 85 aktivis hak asasi manusia dan 65 pemimpin bisnis.
NSO menegaskan perangkat lunaknya hanya dimaksudkan untuk digunakan dalam memerangi terorisme dan kejahatan lainnya. Perusahaan mengekspor ke 45 negara, dengan persetujuan dari pemerintah Israel. (ATN)