ASIATODAY.ID, BADUNG – Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN sepakat untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam melakukan transaksi perdagangan dan investasi di kawasan serta mengurangi eksposur dolar Amerika Serikat.
Demikian disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) di Bali, Jumat (31/3/2023).
“ASEAN sepakat untuk menegaskan kembali ketahanan di antara lain dengan penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN,” jelas Ferry.
Ferry menjelaskan, ada 3 prioritas terkait agenda bank sentral.
Pertama, memperkuat bauran kebijakan makroekonomi untuk menghadapi limpahan global dalam rangka mendukung stabilitas makroekonomi dan keuangan serta mendukung pemulihan dan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.
“Mempertimbangkan sifat tantangan yang multidimensi dan kompleks yang saat ini dihadapi kawasan ini, pertemuan tersebut menyoroti perlunya memperkuat bauran kebijakan yang mencakup reformasi fiskal, moneter, makroprudensial, dan juga structural,” jelasnya.
Kedua, memperluas Regional Payment Connectivity (RPC) di antara anggota ASEAN dengan cepat.
“Tahun lalu, di bawah Presidensi G20 Indonesia, 5 bank sentral ASEAN (Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina) telah menandatangani MOU mengenai interkonektivitas dan interoperabilitas lintas batas, penggunaan QR, pembayaran cepat dan LCT. Melalui RPC, anggota ASEAN berupaya menyediakan sistem pembayaran yang mulus, cepat, dan efisien untuk seluruh kawasan ASEAN. Terakhir, pentingnya memitigasi risiko yang dapat muncul dari digitalisasi sistem pembayaran melalui penguatan regulasi, pengawasan, adopsi standar internasional, serta perlindungan konsumen,” jelasnya.
Ketiga, memperkuat ketahanan keuangan, antara lain melalui penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN.
“Para Menteri dan Gubernur Bank Sentral kemudian menyetujui Pernyataan Bersama (Joint Ministrial Statement/JMS) yang berisi perkembangan, pencapaian, dan kesepakatan bersama atas agenda-agenda tersebut,” imbuhnya.
Menurut Perry, untuk menjawab tantangan ASEAN, tidak ada jalan lain anggota harus bekerja sama secara kolaboratif dan kooperatif.
“Sebagai Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan, kita harus memanfaatkan keahlian dan pengalaman kolektif kita untuk mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah yang mempromosikan ketahanan ekonomi, keberlanjutan, dan inklusi,” ujarnya.
Tindakan tersebut dapat mencakup tiga agenda berikut.
Pertama, ASEAN harus memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika stabilitas makroekonomi dan keuangan global dan regional serta mampu merumuskan bauran kebijakan yang optimal.
Kedua, memanfaatkan agenda global di bidang pembayaran lintas batas.
Ketiga, dengan dinamika pasar keuangan global saat ini yang sangat dipengaruhi oleh siklus kenaikan suku bunga yang cepat oleh bank sentral utama, lebih penting bagi pasar negara berkembang untuk melindungi sektor eksternal dari konsekuensi yang tidak diinginkan.
Pada AFMGM tahun ini, para anggota menyambut tema Keketuaan ASEAN Indonesia pada tahun 2023, yaitu ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”, dengan tiga dorongan strategis yakni pemulihan dan pembangunan kembali, ekonomi digital, dan keberlanjutan.
Sejak 28 Maret 2023, total 13 pertemuan tingkat tinggi (HLM) telah diadakan dengan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan serta Deputi.
Sejalan dengan tema, Epicentrum of Growth, ASEAN secara kolektif memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas makroekonomi. Misalnya, ekonomi ASEAN-5 tumbuh sebesar 5,3% tahun lalu, dan secara kolektif diperkirakan menjadi 4,6% tahun ini dan meningkat menjadi 5,6% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini antara lain akan terus berlanjut didukung oleh konsumsi, perdagangan, dan investasi yang kuat, serta perdagangan terbuka dan investasi ke negara lain.
Meskipun demikian, ASEAN dan global masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dampak rambatan (spillover) dari perkonomian global, suku bunga tinggi, inflasi tinggi, serta ketidakpastian keuangan global.
ASEAN perlu menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang kuat, yang tergambar dalam Prioritas Ekonomi Indonesia (Priority Economic Deliverables/PED), untuk mengatasi risiko-risiko yang mengancam ekonomi kawasan.
Beberapa agenda turunan PED yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan adalah kesiapsiagaan kesehatan (health preparedness); pendanaan infrastruktur, perpajakan internasional, kerja sama kepabeanan dan cukai, inklusi keuangan digital untuk UMKM dan keuangan berkelanjutan. Keenam agenda ini akan menguatkan kerja sama dan integrasi kerja sama sektor keuangan di ASEAN di bawah cetak biru 2025 dan akan membantu kawasan merespon tantangan global yang sedang dihadapi bersama untuk memastikan pemulihan ekonomi ASEAN. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News