ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia saat ini membutuhkan investasi senilai Rp38,4 triliun untuk membangun Jaringan Gas (Jargas) nasional.
Investasi itu untuk mendukung pemerintah dalam memenuhi target 3,5 juta sambungan rumah (SR) pada 2024.
Problemnya, anggaran Pemerintah Indonesia sangat terbatas untuk memenuhi target itu hanya sebesar Rp4,1 triliun.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun terus memutar otak dan kini tengah menyiapkan strategi pendanaan.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Alimuddin Baso, mengilustrasikan, salah satu strategi yang ditempuh dengan membuka sumber pendanaan dari sektor swasta, atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Setidaknya ada tiga skema pilihan sumber pendanaan hingga 2024, yakni melalui APBN senilai Rp4,1 triliun, KPBU senilai 27,4 triliun, dan BUMN senilai Rp6,9 triliun.
Sebagai referensi, sumber pendanaan dari APBN dan BUMN akan berhenti pada 2021.
Kendati demikian, dengan dana Rp4,1 triliun, pemerintah berharap mampu membuat 266.070 SR pada 2020 dan 100.000 SR pada 2021. Sedangkan untuk pendanaan BUMN, pemerintah berharap anggaran Rp6,9 triliun tersebut mampu membangun 50.000 SR pada 2020 dan 563.930 pada 2021.
Sementara untuk skema KPBU, diharapkan dapat mulai dilaksanakan pada 2021.
Alimuddin mengungkapkan sejauh ini, skema pendanaan dari swasta untuk Jargas kota masih dalam penggodokan.
“Saat ini sedang dalam proses studi dan membutuhkan waktu sekitar lima bulan sampai enam bulan. Nanti kami putuskan, apakah swasta bisa terlibat. Namun yang jelas, kita berharap swasta mau terlibat dalam pembangunan jargas,” jelas dia di Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Menurut dia, intuk meyakinkan pihak swasta, pemerintah akan memberikan insentif dengan memberikan kemudahan dalam aspek regulasi.
“Yang pasti, pemerintah hanya mampu membiayai 20 persen sampai 25 persen, selebihnya tidak bisa. Kalau bisa negara mengharapkan partisipasi publik lebih besar,” tandasnya. (ATN)
,’;\;\’\’