ASIATODAY.ID, JAKARTA – Rivalitas dan konflik geopolitik telah menciptakan krisis global yang kian mengkhawatirkan.
Krisis multidimensi yang melanda dunia mulai dari krisis pangan, energi dan keuangan telah membawa banyak negara dijurang kebangkrutan. Setidaknya, 60 negara saat ini tengah menghadapi situasi sulit.
“Dari 60 negara ini, 40 diantaranya berada dalam bahaya dan berpotensi menjadi negara gagal,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto dalam acara UI International Conference on G20, yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Dalam situasi krisis ini, banyak negara yang akhirnya mengambil sikap proteksionis dan berusaha untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa saling ketergantungan antar negara dan menyeimbangkan suara negara menjadi sangat penting.
Oleh karena itu, dalam situasi ini, Indonesia memainkan peran penting sebagai Presidensi G20, untuk dapat memobilisasi kepentingan seluruh negara baik negara maju, berkembang, maupun rentan.
“Kepresidenan Indonesia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi secara inklusif, setiap warga negara, termasuk kelompok rentan harus mendapat manfaat dari kebijakan aksi G20 dan rekomendasi peran kerja sama internasional menjadi lebih substansial,” jelas Airlangga.
Presidensi G20 Indonesia yang fokus pada arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi, mencerminkan pandangan pemerintah bahwa perlunya reformasi untuk mendorong pemulihan ekonomi global pasca pandemi dan mempersiapkan kesejahteraan global yang lebih baik.
“Tidak hanya G20, kepemimpinan organisasi multikultural dan internasional pun memainkan peran yang penting dalam memastikan pemulihan global yang inklusif,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi geopolitik menjadi salah satu risiko yang dihadapi Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
Keadaan ini menggeser risiko ancaman pandemi yang sebelumnya menjadi pertimbangan dalam penentuan tema “Recover Together Recover Stronger”.
“Kita sekarang dihadapkan dengan harga komoditas, konflik yang menyebabkan spillover, dan itu pasti menjadi risiko yang sangat penting. Karena seperti yang disampaikan oleh Menko Airlangga juga, G20 didirikan sebagai forum kerja sama ekonomi global. Kerja sama hanya dapat dilakukan jika keanggotaan dan dunia tidak dalam konflik,” ungkap Menkeu Sri Mulyani di acara tersebut.
Menkeu melanjutkan, konflik yang sedang terjadi dan tantangan geopolitik lainnya saat ini mengancam nilai-nilai G20. Konflik tidak hanya akan menimbulkan komplikasi dalam hal kerja sama dan koordinasi, tetapi menciptakan spillover yang sangat memengaruhi dan menantang pemulihan ekonomi.
“Kenaikan harga pangan dan energi telah mendorong inflasi ke level tertinggi dalam 40 tahun terakhir di negara maju. Hal itu akan diikuti oleh pengetatan pada kebijakan moneter. Peningkatan suku bunga dan pengetatan likuiditas tentunya akan memengaruhi kinerja pemulihan ekonomi secara global di negara maju kemudian berdampak pada negara berkembang,” jelas Menkeu.
Bahkan Menkeu menceritakan, situasi konflik geopolitik turut membayangi pertemuan G20 pada bulan Februari lalu. Mengelola pertemuan di tengah konflik, kata Menkeu, menjadi tantangan karena Presidensi G20 Indonesia ingin melanjutkan pembahasan agenda yang sangat strategis tidak hanya untuk Indonesia, melainkan juga bagi dunia.
Meski demikian, terbukti Indonesia mampu mempertahankan kerjasama dan menyampaikan semua agenda pada forum G20 kala itu. Semua negara anggota sangat mendukung agenda kepresidenan Indonesia.
“Menariknya, saya juga ingin berbagi dengan Anda, bahkan semua pihak yang berkonflik ketika mereka berbicara dengan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20, mereka semua sangat mendukung. Itulah keunggulan yang kami coba pertahankan dan kelola,” pungkas Menkeu. (ATN)