Basa-Basi Pendanaan JETP untuk Indonesia, Angka Rp310,7 Triliun Ternyata Utang Bukan Hibah

ASIATODAY.ID, JAKARTA – Komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dijanjikan pakta iklim Amerika Serikat-Jepang sebesar US$20 miliar atau setara Rp310,7 triliun, ternyata dominan bersifat utang.

Dana yang bersifat hibah (grant) sangat kecil hanya sekitar US$130 juta atau setara dengan Rp1,99 triliun. Angka ini bahkan lebih kecil dari yang sudah pernah disebutkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar US$160 juta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan, mayoritas pendanaan JETP akan diberikan dalam bentuk pinjaman komersial, termasuk pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) senilai US$10 miliar. Pendanaan dari swasta ini juga melibatkan Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.

“Kami sudah pernah sampaikan hibah itu US$130 juta, kemudian ada technical assitant, ada yang pinjaman tapi commercial loan yang bunganya lebih menarik,” kata Dadan, Selasa (22/8/2023).

Seperti diketahui pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP sempat berjanji untuk menyediakan dana himpunan US$20 miliar dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk pemerintah Indonesia.

Skema pendanaan JETP itu terdiri atas US$10 miliar yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero.

Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.

Jangan Basa Basi

Batalnya peluncuran rencana investasi transisi energi dalam skema pendanaan JETP bisa menjadi kabar buruk sekaligus juga kabar baik bagi masa depan transisi energi di Indonesia. Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung pada 16 Agustus 2023 kemudian ditunda ke akhir tahun 2023.

“Kabar buruknya, berarti implementasi program transisi energi tertunda. Namun, kabar baiknya, publik bisa lebih banyak waktu untuk memberikan masukan rencana investasi transisi energi, asal keterbukaan informasi dan partisispasi publik di Sekretariat JETP tidak sekedar lip service (basa basi),” ujar Team Lead 350.org Indonesia Sisila Nurmala Dewi,

Dalam siaran pers resmi Sekretariat JETP, menurut Sisilia Nurmala Dewi, terkesan penundaan peluncuran rencana investasi JETP untuk lebih mendengarkan masukan dari publik.

“Namun, kenyataan sejak awal pembahasan rencana investasi JETP justru tidak terbuka dan partisipatif,” ujarnya.

“Memang pernah ada dialog dengan masyarakat sipil, namun dialog itu jauh dari partisipatif, karena dialog itu digelar tanpa didahului dengan keterbukaan informasi tentang agenda JETP yang akan didalogkan,” tambahnya.

Bahkan, lanjut Sisilia Nurmala Dewi, hingga kini belum jelas sejauh mana suara masyarakat sipil dalam dialog itu ditempatkan dalam draft rencana investasi transisi energi yang akan dibiayai JETP.

Sementara itu Campaigner 350.org Indonesia Suriadi Darmoko menyorot keterbukaan infomasi terkait agenda JETP.

“Hingga kini Sekretariat JETP belum membuka informasi terkait dengan draft rencana investasi transisi energi itu,” tegasnya.

“Tanpa ada keterbukaan informasi tak ada partisipasi publik yang sebenarnya.”

Apapun alasannya, lanjut Suriadi Darmoko, penundaan peluncuran rencana investasi JETP harus dijadikan momentum bagi semua pihak untuk berbenah dan lebih serius dalam mewujudkan transisi energi yang adil.

“Baik sekretariat dan negara-negara industri maju, yang menjadi donor, harus memperbaiki tata kelola JETP di Indonesia. Mereka harus lebih terbuka dan melibatkan publik secara penuh,” ujarnya.

Khusus bagi negara-negara industri maju yang menjadi donor (International Partner Group/IPG) dalam JETP juga harus lebih serius membantu negara-negara berkembang dari ketergantungan energi fosil, jangan justru menjadikan transisi energi sebagai kesempatan untuk melakukan jebakan utang baru.

“Tak ada keadilan bila skema JETP di Indonesia masih didominasi utang,” tandasnya. (AT Network)

Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News