China: AS Harus Hentikan Provokasi Konfrontasi Sebelum Terjadi Bencana

ASIATODAY.ID, BEIJING – Menteri Luar Negeri China Wang Yi mendesak Amerika Serikat (AS) untuk meninggalkan pendekatan ideologis terhadap kebijakan luar negerinya.

Wang menyatakan Washington tidak boleh berasumsi bahwa pemerintah perwakilan memiliki selera ‘yang sama di seluruh dunia.

“Demokrasi bukanlah Coca-Cola, yang sirupnya diproduksi oleh Amerika Serikat dan rasanya sama di seluruh dunia. Dunia akan menjadi tidak bernyawa dan membosankan jika hanya ada satu model dan satu peradaban,” kata diplomat senior China itu dikutip dari RT, Minggu (25/4/2021).

Berbicara dengan Dewan Hubungan Luar Negeri AS melalui tautan video pada hari Jumat, Wang menawarkan serangkaian saran yang akan meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.

Wang meminta AS untuk mencari hidup berdampingan secara damai dengan Beijing dan menerima bahwa China telah memilih jalur dan sistem yang independen.

Menurut Wang, AS salah menggambarkan China sebagai “otoriter” karena demokrasi negara itu mengambil bentuk yang berbeda dari yang ada di Amerika Serikat.

“Pada saat yang sama, Washington harus menahan diri untuk tidak menggunakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia sebagai dalih untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain atau memprovokasi konfrontasi yang dapat menyebabkan “kekacauan atau bencana,” kata Wang.

Menteri luar negeri menuduh mantan pemerintahan AS di bawah Donald Trump “mengganggu sistem internasional” dan meninggalkan kewajiban dan tanggung jawab global Washington. Dia mengatakan bahwa Beijing menyambut “kembalinya ke multilateralisme” pemerintahan Joe Biden.

Beijing dan Washington terus bersuara atas berbagai masalah ekonomi, politik, dan militer, mulai dari perang perdagangan yang dimulai oleh pemerintahan Trump, hingga sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Bagi China, campur tangan AS dalam urusan internalnya telah menjadi topik protes biasa. Bulan lalu, Kementerian Luar Negeri China mempertanyakan keabsahan AS, Kanada, Uni Eropa, dan Inggris yang menyatakan diri mereka sebagai “hakim hak asasi manusia”, setelah negara-negara Barat memberi sanksi kepada pejabat Beijing atas dugaan pelanggaran hak terhadap populasi Muslim Uighur di negara itu. (ATN)