ASIATODAY.ID, JAKARTA – China disebut turut berperan dalam krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka.
Krisis ekonomi di Sri Lanka terjadi setelah negeri itu gagal membayar utang luar negerinya senilai USD51 miliar atau Rp732 triliun.
Menurut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, peran China dalam krisis ekonomi di Sri Lanka sangat terlihat.
Pasalnya, China berkepentingan menyukseskan agenda BRI (Belt and Road Initiative) dengan mencari mitra strategis guna mewujudkan agenda BRI melalui fasilitas pinjaman kepada negara-negara di dunia, khususnya di kawasan Asia Selatan.
Misi utama BRI adayah mengikat negara mitra untuk menyukseskan ekspor produk-produk China atau import bahan baku yang dibutuhkan industri China.
Wijayanto mengatakan, kehadiran China sebagai aktor baru di Asia Selatan menjadikan kawasan itu semakin dinamis. Pengaruhnya, di Pakistan ada perseteruan AS dan China, di Nepal ada persaingan India dan China. Di Sri Lanka pun ada perseteruan antara India dan China.
“Proyek-proyek BRI China di Sri Lanka menjadi salah satu faktor yang kemudian membangkrutkan ekonomi Sri Lanka. Bukan faktor terpenting tapi salah satu faktor pendorong kebangkrutan,” kata Samirin dalam Kuliah Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, Sabtu (23/4/2022).
Lebih jauh Wijayanto memaparkan, Asia Selatan juga merupakan kawasan supplier buruh migran ke seluruh dunia. Terbesar dari India dan Pakistan kemudian Bangladesh dan Sri Lanka.
Banyaknya buruh migran dari Asia Selatan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya dari wilayah tersebut yang harus dibagi kepada 1,9 miliar penduduk Asia Selatan.
Karenanya, warga mencari sumber daya baru yang lebih besar dan tersedia di belahan dunia lain terutama negara-negara maju dan timur tengah.
“Banyaknya buruh migran itu juga menjadi transfer devisa penting bagi negara India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka. Yang menarik, ketika terjadi krisis di satu negara Asia Selatan, maka transfer remittance dari buruh migran menjadi membesar. Ada semacam solidaritas dari buruh migran kepada negara-negara bersangkutan ketika mendapat masalah ekonomi,” paparnya.
Sementara itu, kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia mengakibatkan transfer devisa yang semula cukup membantu bagi keseimbangan ekonomi bagi negara-negara Asia Selatan menurun.
Pasalnya, kucuran dana dari luar negeri terhenti. Kemudian sektor pariwisata, menjadi faktor penerimaan penting di kawasan Asia Selatan, terutama bagi Sri Lanka yang populasinya 22 juta jiwa dan menerima turis 2,5 juta orang/tahun dalam kondisi normal.
Namun sayangnya devisa dari tuorisme menurun karena pandemi Covid-19.
“Dan ketika akan recovery, mendadak terjadi perang Rusia dan Ukraina. Warga Rusia adalah turis nomor satu di Sri Lanka. Nomor 3 adalah warga Ukraina. Bisa jadi di Rusia banyak muncul orang kaya baru sehingga di manapun di dunia turisme selalu ada warga Rusia,” katanya.
Ia menyimpulkan krisis ekonomi yang terjadi di Sri Lanka pertama karena demokrasi yang terdegradasi. Ada begitu banyak aktivitas anti demokrasi yang dilakukan para politisi Sri Lanka.
Kedua, akibat demokrasi yang terdegradasi, muncul politisi dan pemerintahan yang lalai dan korup.
Hasilnya, kerap muncul kebijakan yang buruk. Tidak untuk kepentingan rakyat tapi untuk kelompok, investor politik, dan etnis.
“Buruknya kebijakan pemerintah, mengakibatkan fiskal bangkrut dan masyarakat Sri Lanka sengsara, utamanya karena negara itu tidak mempunyai lagi cukup valuta asing untuk membayar utang-utang luar negeri yang dulu dibayar antara lain dengan devisa remittance buruh migran dan investasi, turisme,” tandasnya. (ATN)