Covid-19 Masih Mencengkram Indonesia, Reshuffle Kabinet Kian Menggelinding

ASIATODAY.ID, JAKARTA – Di tengah lonjakan kasus coronavirus (Covid-19) Indonesia yang sudah menembus angka
63.749 dan masih tertinggi di Asia Tenggara, wacana reshuffle kabinet kian menggelinding.

Wacana ini mulai berhembus kencang usai kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Dalam rekaman video yang diedarkan kantor Staf Presiden, Jokowi terlihat tak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja para menterinya yang dinilai tidak memenuhi ekspektasi.

Jokowi pun melontarkan ancaman reshuffle kepada para menteri dan kepala lembaga.

Publik pun mulai menebak-nebak siapa saja menteri yang akan lengser dari jabatanya.

Sederet nama menteri pun mencuat di permukaan mulai dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Agama Fachrul Razi hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Namun ada juga menteri yang disebut akan tetap dipertahankan oleh Presiden Jokowi.

Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio memprediksi, beberapa menteri akan bertahan.

Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

“Prediksi kita, yang masuk posisi paling aman dan akan bertahan paling Prabowo, Erick Thohir, Basuki dan Retno,” kata Hendri, Minggu (5/7/2020).

Menurut Hendri, terdapat sejumlah alasan kuat sehingga menteri-menteri tersebut akan dipertahankan oleh Presiden Jokowi.

Pertama, Prabowo. Menurut Hendri selama menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo banyak melakukan terobosan dan perbaikan yang baik di kementerian yang dipimpinnya dan itu menjadi salah satu alasan mengapa Prabowo tidak akan diganti.

“Prabowo sebenarnya sahabat Jokowi. Selama jadi Menhan, beliau melakukan terobosan dan pembenahan yang terarah, ” jelasnya.

Kedua, Basuki Hadimuljono. Menurut Hendri, Basuki tak tergantikan dan merupakan menteri andalan Presiden Jokowi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di negeri ini.

“Basuki termasuk andalan Jokowi untuk mewujudkan infrastruktur yang dicita-citakan Jokowi sehingga dia tidak mungkin diganggu,” ujar Hendri.

Ketiga, Erick Thohir. Hendri menilai, Erick banyak menciptakan terobosan dalam memperbaiki Kementerian BUMN, termasuk dalam penanganan Covid-19, sehingga sulit untuk dilepaskan.

Keempat, Retno Marsudi yang dinilai telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Menteri Luar Negeri.

Selain keempat menteri tersebut, Hendri juga memprediksi, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro masuk jajaran menteri yang tidak akan di-reshuffle.

“Bambang Brodjonegoro juga menteri andalan Jokowi yang termasuk ke jajaran menteri paling loyal,” jelasnya.

Menteri yang Layak Direshuffle

Sementara itu, Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terkait kinerja para menteri selama pandemi Covid-19.

Menteri-Menteri tersebut diantaranya;

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly: 64,1 persen.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto: 52,4 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah: 47,5 persen.

Menteri Agama Fachrul Razi: 40,8 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo: 36,1 persen.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan: 33,2 persen.

Menteri Sosial Juliari Batubara: 30,6 persen.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki: 28,1 persen.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali: 24,7 persen.

Menteri BUMN Erick Thohir: 18,4 persen.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim: 13,0 persen.

Survei IPO tersebut merupakan hasil jajak pendapat masyarakat terkait wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Survei dilakukan dengan melibatkan 1.350 responden di 30 provinsi dengan metode penelitian wellbeing purposive sampling yakni wawancara online atau melalui sambung telepon.

Tingkat kepercayaan hasil survei sebesar 97 persen dengan margin error atau tingkat kesalahan dalam survei 3,54 persen

Kesimpulan survei, 72,9 persen responden menganggap perlu adanya reshuffle para menteri tersebut.

Menurut Direktur IPO Dedi Kurnia Syah, angka tersebut sangat signifikan, dimana masyarakat  menganggap perlu dilakukan reshuffle.

Hanya 22,4 persen responden yang menganggap tidak perlu reshuffle, dan memilih 4.7 abstain.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah memandang, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih menterinya, sehingga bukan hal yang tidak mungkin ada sosok baru masuk dalam kabinet seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Basuki Tjahja Purnam (Ahok).

Sedangkan Pengamat ekonomi Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat lain. Dia kurang setuju dengan kedua nama tersebut.

Menurutnya, dalam situasi pandemi saat ini dan ancaman resesi, dibutuhkan sosok menteri yang paham tentang ekonomi, sehingga diharapkan menteri yang dipilih berasal dari kalangan profesional bukan politik. (ATN)