ASIATODAY.ID, JAKARTA – Laporan hasil studi dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menyebutkan bahwa polusi udara yang ditimbulkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya berpotensi merugikan negara hingga US$960 juta atau setara Rp14,7 triliun per tahunnya.
Dikutip dari Bloomberg, Selasa (12/9/2023), kerugian tersebut disebabkan oleh faktor kesehatan, seperti biaya pengobatan, ketidakhadiran di tempat kerja karena sakit, bahkan kematian yang disebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh PLTU.
Menurut CREA, dengan menggunakan teknologi terbaik yang tersedia untuk mengendalikan emisi dari PLTU Suralaya, pemerintah dapat menghemat Rp14,7 triliun per tahun, sementara dengan menegakkan batas emisi nasional saja dapat menghemat hingga Rp2,6 triliun.
DKI Jakarta mencatat tingkat polusi udara terburuk di dunia dalam beberapa pekan terakhir. Di sisi lain, pemerintah masih berselisih pendapat mengenai penyebab dari tingginya polusi di Ibu Kota, apakah karena kendaraan bermotor atau PLTU Suralaya yang dan dekat dengan Jakarta.
Perbedaan pendapat tersebut telah menyebabkan respons kebijakan yang beragam, mulai dari persyaratan bekerja dari rumah (WFH), penyemprotan air di jalan-jalan, pemberian bibit tanaman dan pajak polusi.
PLTU Suralaya yang dimiliki Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan salah satu kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Batu bara terbesar di Indonesia dengan kapasitas 6.000 megawatt.
Emisi dari PLTU Suralaya menyebar sekitar 100 kilometer (km) ke arah timur ke Jakarta, yang berpenduduk lebih dari 10 juta orang.
”(Emisi PLTU Suralaya) berkontribusi pada salah satu krisis polusi udara paling serius di planet ini,” ungkap CREA seperti dilansir Bloomberg, Selasa (12/9/2023).
Analis kualitas udara CREA Jamie Kelly mengatakan pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah yang lebih serius untuk mengatasi emisi dari PLTU ini.
“Sangat penting untuk menegakkan kepatuhan terhadap standar, menerapkan teknologi terbaik yang tersedia, dan pada akhirnya menggantinya dengan sumber energi terbarukan sesegera mungkin,” pungkasnya. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News