ASIATODAY.ID, JAKARTA – Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin dihadapkan pada tuntutan politik agar mundur dari jabatannya.
Seruan itu menggema usai usulannya agar Malaysia menerapkan keadaan darurat Covid-19 ditolak oleh Raja Malysia Al-Sultan Abdullah.
Muhyiddin pun dianggap gagal oleh masyarakat yang ragu atas kebijakannnya.
Muhyiddin telah meminta penerapan aturan darurat di tengah lonjakan baru infeksi Corona di Malaysia dan pandemi global yang telah menghantam perekonomian. Namun, para kritikus menuduhnya tengah mencari alasan untuk menangguhkan sidang parlemen.
Sidang parlemen akan mengagendakan penyampaian pendapat dari para anggota yang sebelumnya dimenangkannya dengan posisi mayoritas tipis.
Penolakan Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah terlihat semakin mengikis kepercayaan terhadap Muhyiddin pada kekuasaan, apalagi setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan dia mendapat dukungan mayoritas di parlemen.
Dukungan terhadap Anwar termasuk dari pembelot di aliansi yang berkuasa sehingga memungkinkan terbentuknya pemerintahan baru.
Selain menolak permintaan Muhyiddin, raja juga meminta politisi untuk mengakhiri politik yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah yang dinilainya telah menangani pandemi dengan baik.
Akan tetapi para pemimpin partai lain dalam koalisi Muhyiddin serta oposisi mengkritik langkahnya karena dinilai memamfaatkan keadaan darurat. Mereka makin keras meminta Muhyidin mundur setelah tawaran itu gagal.
“Syukurlah, Yang Mulia Raja tidak terpengaruh oleh permainan politik yang bisa menyeret negara ke wilayah yang lebih kritis,” kata Ahmad Puad Zarkashi, pemimpin senior di Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai terbesar dalam koalisi yang berkuasa seperti dikutip dari CNA, Senin (26/10/2020).
Dalam sebuah unggahan di Facebook, dia mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat lebih penting. Oleh karena itu, seharusnya Muhyiddin turun. (ATN)