Evaluasi Total Pengendalian Covid-19 di Indonesia

ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia Didesak untuk segera melakukan evaluasi total terhadap pola penanganan dan pengendalian Covid-19.

Pasalnya, kasus covid-19 saat ini terus melonjak dan prediksi yang diungkapkan di awal wabah meleset dari perkiraan.

Hasil evaluasi nantinya dapat menjadi pegangan dalam membuat strategi baru untuk mengendalikan sebaran virus mematikan itu di Indonesia.

“Yang kita perlukan saat ini adalah langkah sistematis mengendalikan penyebaran Covid-19, sebelum vaksin Covid-19 ditemukan dan bisa diaplikasikan. Prediksi puncak penyebaran Covid-19 yang meleset, menunjukkan perlunya strategi baru guna menyikapi kondisi di luar prediksi ini,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2020).

Pada awal April lalu, Kepala Gugus Tugas Percepatan dan Pengendalian Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan prediksi berdasarkan kajian Badan Intelijen Negara (BIN) bahwa puncak kasus positif Covid-19 akan terjadi akhir Juni 2020 atau akhir Juli 2020.

Prediksi puncak kasus pada akhir Juni 2020, menurut Rerie sapaan akrab Lestari, meleset. Hingga saat ini jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional terus meningkat. Pada 5 Juli 2020 tercatat 63.749 kasus positif Covid-19.

Sejumlah provinsi yang sudah melonggarkan PSBB kata Rerie, juga mulai mencatatkan peningkatan kasus positif Covid-19.

Di Provinsi Jawa Barat, misalnya, wilayah yang semula berstatus biru mulai menguning karena ada penularan Covid-19 kembali.

Untuk itu, Lestari meminta segera dilakukan evaluasi agar dapat dirumuskan strategi baru untuk pengendalian penyebaran wabah.

“Strategi pengendalian Covid-19 saat ini belum efektif. Di satu sisi diperkuat testing, tracing dan isolasi, di sisi lain diterapkan pelonggaran pembatasan sosial, tanpa diikuti terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi,” papar Lestari.

Kerumunan orang terus terjadi di area publik seperti di stasiun kereta api, area bebas kendaraan bermotor, pasar dan mall, pasca dilonggarkannya kebijakan PSBB di sejumlah daerah.

“Dengan pola pengendalian seperti saat ini sulit untuk mengendalikan penyebaran. Kesadaran kolektif masyarakat menerapkan protokol kesehatan Covid-19, mendesak untuk direalisasikan,” ujarnya.

Selain itu, saat ini perlu segera dievaluasi efektivitas pola penanganan pengendalian Covid-19 di setiap daerah. Tujuannya agar kendala dalam penanggulangan Covid-19 di setiap daerah bisa diketahui dan segera dapat diatasi bersama.

Menurut Rerie, tidak terkendalinya penyebaran Covid-19 akan menimbulkan ketidakpastian. Bukan hanya ketidakpastian di sektor kesehatan, tetapi juga bisa merambah ke sektor ekonomi.

“Jadi kalau kita ingin menggerakkan ekonomi nasional, harus segera merealisasikan peningkatan kesadaran kolektif masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan,” tandasnya. (ATN)