ASIATODAY.ID, JAKARTA – China telah merilis peta baru wilayah negaranya, melalui Kementerian Sumber Daya Alam yang mencakup sebagian besar perairan Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, serta berbagai wilayah di India juga ikut diklaim.
Peta Standar China 2023 yang baru saja dirilis juga mencakup wilayah yang disengketakan, termasuk klaim atas Arunachal Pradesh, wilayah Aksai Chin, Taiwan, dan Laut China Selatan.
Peluncuran peta baru itu terjadi bersamaan dengan Pekan Kesadaran Pemetaan Nasional China dan Hari Publisitas Survei dan Pemetaan.
Melansir Straits Times, peta baru itu juga mencakup wilayah maritim dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Vietnam.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) India menyampaikan protes ke pemerintah China atas peta wilayah yang baru dirilis tersebut.
“Kami hari ini telah mengajukan protes keras melalui saluran diplomatik dengan pihak China mengenai apa yang disebut peta standar China 2023 yang mengklaim wilayah India,” kata juru bicara Kemlu India.
Beijing sebelumnya mengumumkan pada April lalu, bahwa akan menerapkan standar untuk 11 lokasi di Arunachal Pradesh, termasuk Kota Itanagar.
Pengumuman China atas peta baru itu dipandang oleh para pengamat sebagai respon terhadap penyelenggaraan acara menjelang KTT G20 di India, sebuah perhelatan yang ditentang oleh Beijing.
Presiden China, Xi Jinping diperkirakan akan menghadiri pertemuan puncak KTT G20 yang dijadwalkan pada 9-10 September di New Delhi, India.
Setelah peta standar tersebut dirilis ke publik, Kementerian Sumber Daya Alam China dilaporkan berencana untuk menerbitkan peta digital dan navigasi. Peta baru digital itu akan bisa digunakan di berbagai bidang, termasuk layanan berbasis lokasi, pertanian presisi, ekonomi, dan kendaraan pintar yang terhubung.
Adapun di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Beijing telah memperketat pengelolaan kawasan perbatasan dengan mengeluarkan undang-undang perbatasan baru pada 2022. Undang-undang tersebut menguraikan berbagai tanggung jawab bagi otoritas sipil dan militer China untuk mengambil langkah-langkah dalam menjaga kedaulatan negara. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News