ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pasar nikel di Indonesia kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, komoditi nikel kadar rendah yang dihasilkan oleh para penambang tidak diakomodir oleh industri smelter dalam negeri.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan para pemilik smelter membeli bijih nikel yang berkadar rendah yakni 1,7 persen ke bawah.
Untuk diketahui, larangan ekspor bijih nikel berkadar rendah telah diberlakukan pada 1 Januari 2020 membuat penambang nikel dalam negeri berada dalam kondisi mati suri.
Kondisi ini terjadi akibat rendahnya harga jual bijih nikel domestik, dimana jika penambang memaksakan untuk melakukan penambangan, harga yang ditawarkan relatif lebih murah dari harga produksi dan akan mematikan perusahaan.
Menurut Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Mardani H Maming, Kementerian ESDM harus mewajibkan kepada smelter untuk menerima nikel berkadar 1,7 persen ke bawah. Selama ini, smelter yang ada hanya menerima nikel berkadar 1,8 persen ka atas.
“Kementerian ESDM harus mewajibkan barang penambang diterima oleh smelter lokal yang kadarnya 1,7 persen,” tegas dia melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (15/2/2020).
Untuk saling menjaga kualitas barang, dia menyarankan penambang dan smelter boleh menunjuk masing-masing surveyor yang terdaftar di Kementerian ESDM agar kualitas barang mempunyai kepastian sehingga tidak merasa dicurangi satu sama lainnya
Selain itu, pihaknya mendukung rencana mewajibkan harga pokok mineral (HPM) nikel di atas Free on Board (FoB) tongkang. Terlebih saat ini kementerian ESDM telah membuat regulasinya beserta sanksi yang mengikat.
“Kami mendukung dan mengapresiasi APNI (Asosiasi Penambang Nikel Indonesia) sehubungan dengan penentuan HPM nikel di atas FoB tongkang. Kami berharap ada kesepakatan dua belah pihak antara smelter dan penambang yang dibuatkan regulasinya oleh Menteri ESDM untuk menetapkan harga HPM. Apabila ada smelter yang dibeli harga di bawah HPM harus diberikan sanksi,” tuturnya
Harga internasional bijih nikel kadar 1.8 persen FoB Filipina saat ini dihargai antara US$ 59-61/ wet metric ton (wmt). Jika pemerintah mengajukan harga jual bijih nikel domestik kadar 1.8 persen FoB sebesar US$ 38-40/wmt, ini merupakan level harga yang wajar.
“Jika kita bandingkan dengan harga internasional tentu tidak memberatkan kedua pihak baik smelter maupun penambang,” jelas Maming. (AT Network)
,’;\;\’\’