ASIATODAY.ID, JAKARTA – Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon merespon Presiden Jokowi yang menilai kinerja para menterinya tidak memenuhi ekspektasi di tengah krisis coronavirus (Covid-19) saat ini.
Dengan kondisi itu, Presiden Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle kabinet.
“Saat ini Indonesia butuh kabinet krisis,” tulis Fadli Zon melalui Twiternya @fadlizon, yang dikutip, Senin (29/6/2020).
Komentar Fadli Zon tersebut merespon postingan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
Yunarto menyebutkan bahwa jarang Jokowi memberikan signal seakan mereshuffle kabinet pada hari-hari ke depan.
Bahkan dalam sidang parpipurna kabinet pada 18 Juni 2020, Jokowi telah memberikan petunjuk yang eksplisit dan keras.
“Suasana dalam tiga bulan terakhir dan tiga bulan ke depan harus dalam suasana krisis. Dan itu semua menteri harus memiliki perasaan yang sama,” kata Jokowi dalam sidang tersebut.
Presiden Jokowi terlihat tak bisa lagi menyembunyikan rasa kecewanya dan ia meluapkan kekesalannya kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020) lalu.
Jokowi kecewa karena kinerja pembantunya tak sesuai ekspektasi dan tidak ada progres. Fatalnya lagi, cenderung menganggap Indonesia tidak mengalami krisis di tengah pandemi covid-19.
Jokowi berkali-kali menegaskan para menteri mesti bekerja luar biasa (extraordinary). Hal ini ditunjukkan dengan penerbitan kebijakan yang berorientasi pada masa krisis.
“Jangan kebijakan yang biasa sebuah kenormalan. Apa-apaan ini,” tegas Jokowi.
Jokowi pun mengancam akan melakukan hal ekstrem bila para menteri tidak bekerja luar biasa.
Menurut Jokowi, suasana tiga bulan ke belakang maupun masa-masa depan merupakan suasana krisis. Karena itu dia meminta para menteri mempunyai persepsi yang sama soal krisis ini.
Di masa krisis mestinya tindakan-tindakan, keputusan, dan kebijakan menyesuaikan masa krisis. Namun, Jokowi tak melihat itu.
“Saya lihat masih banyak kita ini biasa-biasa saja. Ini apa enggak punya perasaan suasana krisis,” tegas Jokowi.
Jokowi mengingatkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6-7,6 persen. Bank Dunia juga menyampaikan laju pertumbuhan ekonomi minus 5 persen.
“Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Kalau saya melihat ini sebagai normal berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary,” tegas Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga menyoroti laporan belanja di kementerian-kementerian masih biasa saja.
Jokowi memerintahkan anggaran yang telah dikeluarkan segera diberikan kepada masyarakat.
“Misal bidang kesehatan dianggarkan Rp75 triliun baru keluar 1,35 persen coba, uang beredar kerem di situ semua,” kata Jokowi.
Dia memerintahkan uang segera dikeluarkan dengan penggunaan tepat sasaran. Jokowi menyebut pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, belanja untuk peralatan harus segera dikeluarkan.
“Karena uang beredar makin banyak konsumsi akan naik,” jelasnya.
Jokowi juga menyoroti pembagian bantuan sosial. Dia memerintahkan bantuan sosial segera dibereskan.
“Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary harus 100 persen,” tandasnya.
Jokowi juga memerintahkan stimulus ekonomi segera diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), usaha besar, perbankan, manufaktur, serta industri terutama padat karya. Dia tak mau lagi mendengar ada pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jangan sudah ada PHK gede-gedean serupiah pun belum masuk duit stimulus ekonomi kita,” tegas Jokowi.
Dia kecewa kinerja sejumlah kementerian lambat. “Saya harus ngomong apa adanya enggak ada progres yang signifikan, enggak ada,” tukasnya.
Dilain pihak, Jokowi menegaskan para menteri harus bekerja luar biasa di tengah krisis. Dia memerintahkan para menteri mengeluarkan peraturan menteri yang mendorong percepatan.
Dia bersedia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bila aturan menteri masih belum cukup.
“Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu asal untuk rakyat asal untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya,” tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan segala usaha harus dilakukan demi menyelamatkan 267 juta masyarakat Indonesia. Dia mengancam bakal mengambil tindakan keras bila tak ada perubahan.
“Bisa saja membubarkan lembaga negara, bisa ada reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat Perppu yang lebih penting lagi,” kata Jokowi.
Jokowi menginstruksikan para menteri bekerja cepat dan mengeluarkan tindakan-tindakan di luar standar serta manajemen krisis. (ATN)