ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperkuat tata kelola sektor keamanan, khususnya di negara pasca konflik.
“Situasi di negara-negara pasca konflik saat ini menjadi semakin kompleks antara lain karena kurangnya kapasitas dan lemahnya institusi keamanan yang dapat mendukung penanganan pandemi COVID-19,” kata Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Peacebuilding and Sustaining Peace: Security Sector Governance and Reform yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (3/12/2020).
Pertemuan DK PBB dipimpin secara langsung oleh Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Dr. Grace Naledi Mandisa Pandor, MP selaku Presiden DK PBB pada bulan Desember 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB.
Pertemuan menghadirkan beberapa briefers, diantaranya Asisten Sekretaris Jenderal PBB (ASG) untuk Afrika (Bintou Keita), ASG untuk Institusi Hukum dan Keamanan (Alexander Zouev), serta Komisioner Uni Afrika untuk Perdamaian dan Keamanan Smail Chergui dan membahas laporan Sekretaris Jenderal PBB.
Dalam pertemuan DK PBB tersebut, Wamenlu Mahendra menggarisbawahi tiga poin utama untuk mencapai tata kelola institusi keamanan yang lebih efektif, profesional dan akuntabel sebagai respon atas tantangan keamanan terkini dan mencegah terulangnya konflik.
Pertama, pentingnya menyesuaikan upaya reformasi sektor keamanan dengan kebutuhan dan konteks nasional masing-masing.
“Setiap negara harus merumuskan dan memimpin upaya reformasi sektor keamanannya masing-masing secara inklusif,” jelas Wamenlu Siregar seraya mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat sipil dan perempuan.
Kedua, perlunya peningkatan peran PBB dalam mendukung reformasi sektor keamanan di negara yang terdampak konflik.
“Guna melaksanakan mandatnya secara efektif, misi penjaga perdamaian dan special political missions PBB harus dilengkapi dengan sumber daya dan kapasitas yang memadai,” tegas Wamenlu Siregar.
Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antara DK PBB dan Peacebulding Comission (PBC), terutama pada tahap transisi.
“Kemitraan dengan semua pemangku kepentingan terkait adalah kunci keberhasilan reformasi sektor keamanan,” ujar Wamenlu Mahendra sebagai poin ketiganya.
Dalam kaitan ini, sistem PBB harus dapat meningkatkan kemitraan dengan organisasi kawasan serta lembaga keuangan internasional.
Wamenlu juga membagikan pengalaman dan keberhasilan Indonesia dalam reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari reformasi politik dan demokratisasi di awal tahun 2000-an.
Menurut Mahendra, keberhasilan reformasi sektor keamanan membutuhkan rasa kepemilikan nasional dan dukungan kuat dari komunitas internasional serta tanggung jawab global untuk kepentingan semua.
“Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi mitra sejati dalam mendukung proses bina damai melalui reformasi sektor keamanan,” pungkasnya.
Debat terbuka tingkat tinggi ini merupakan salah satu kegiatan utama Presidensi Afrika Selatan di DK PBB. Pertemuan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi anggota DK PBB, antara lain: Belgia, Tunisia, Estonia, Saint Vincent and the Grenadines dan Jerman.
Dalam pertemuan tersebut, DK PBB juga mengesahkan resolusi terkait Tata Kelola dan Reformasi Sektor Keamanan. (AT Network)