ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia sama sekali tidak terpengaruh dengan hegemoni normalisasi atau perdamaian antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tetap konsisten mendukung Palestina dengan berpegang kepada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan kesepakatan internasional.
Retno menegaskan hal itu melalui Twitternya usai berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal Bin Farhan Al-Saud, ketika bertukar pandangan terkait masalah Palestina.
“Saya menggarisbawahi posisi Indonesia bahwa penyelesaian masalah Palestina-Israel harus berdasarkan pada Resolusi DK PBB yang relevan dan parameter yang disepakati secara internasional, termasuk solusi dua negara,” tulis Retno di Twitter, dikutip Selasa (18/8/2020).
Sebelumnya, pada 13 Agustus lalu, Israel dan UEA sepakat melakukan normalisasi hubungan. Keduanya sepakat berdamai dan menjalin hubungan diplomatik dalam perjanjian yang ditengahi Amerika Serikat.
Melalui kesepakatan itu, Israel juga setuju untuk menghentikan upaya aneksasi wilayah Palestina.
“Selama pertemuan dengan Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu, kesepakatan dicapai untuk menghentikan aneksasi Israel lebih lanjut atas wilayah Palestina,” tulis Putra Mahkota UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nayhan, dalam pertemuan tersebut, sebagaimana dicuitkan melalui akun Twitternya.
Karena kecewa atas kesepakatan itu, Palestina lalu menarik duta besarnya di UEA sebagai bentuk protes.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al-Maliki mengatakan penarikan tersebut merupakan permintaan Presiden Mahmud Abbas.
Palestina dengan keras menolak kesepakatan itu dan menyebutnya sebagai “pengkhianatan” terhadap perjuangan mereka, termasuk klaim mereka atas Yerusalem sebagai ibu kota negara masa depan mereka.
“Ini adalah hari kelam dalam sejarah Palestina. Kesepakatan ini sangat berbeda dengan konsensus Arab. Rakyat Palestina tidak mengizinkan siapa pun memberikan konsesi kepada Israel dengan imbalan apapun,” tegas anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Ahmad Majdalani, dikutip The New York Times. (ATN)