ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia tertinggal jauh di Asia Tenggara dalam hal kemampuan untuk mendeteksi mutasi coronavirus (Covid-19).
Menurut Ahli genomika molekuler, Riza Putranto, kemampuan surveilans genomika Indonesia saat ini berada di posisi 7 dari 10 negara ASEAN. Dengan tingkat penyebaran yang terus meningkat dan jumlah pendudukan terbanyak di ASEAN, dibutuhkan strategi surveilans yang cerdik.
“Indonesia berada di peringkat tujuh se-ASEAN dalam surveilans update 15 Februari. Dengan jumlah genom terbatas, Filipina menemukan varian baru B.1.1.7 dengan strategi surveilans terfokus pada kasus positif impor (dari luar negeri),” jelasnya dikutip dari Instagram @rizaputranto, Selasa (16/2/2021).
Riza menerangkan, kunci kesuksesan surveilans genomika adalah jumlah genom dalam mengejar jumlah kasusnya agar dapat mewakili variabilitas varian SARS-CoV-2 di negara tersebut. Nilai minimal jumlah genom yang mewakili jumlah kasus adalah 0,05 persen dan nilai idealnya adalah 1 persen.
Sementara, Indonesia dengan kasus Covid-19 yang sudah mencapai 1,2 juta baru melakukan 394 surveilans genomika.
“Artinya baru 0,03 persen dari total kasus di Indonesia. Secara statistik, kemampuan surveilans Kamboja dan Vietnam tergolong baik bahkan lebih baik dari Inggris (UK) dan Jepang,” jelasnya.
Riza memandang, Indonesia dengan jumlah kasus tertinggi se-ASEAN memang perlu meningkatkan sekuensing genom SARS-CoV-2 untuk mengejar kasus. Peringkat 3, 5, 7 atau 10 sekalipun bukan hal yang menjadi fokus perhatian.
“Kenapa? Karena strategi surveilans yang cerdik seperti dilaksanakan Filipina dapat membantu surveilans menyasar target yang diinginkan. Jumlah harus meningkat namun dibarengi strategi yang pas akan jauh lebih efisien,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kepolisian memberikan dukungan dalam mengawal program vaksinasi Covid-19 agar bisa berhasil. Pasalnya, program vaksinasi saat ini merupakan cara yang paling efektif untuk menekan penularan virus.
“Pada kesempatan yang baik ini saya meminta Kapolri dan seluruh jajaran Kepolisian untuk mengawal dan memberikan dukungan penuh bagi keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi covid-19,” kat wapres dalam Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro 2020, Selasa (16/2/2021).
Ma’ruf menyebutkan, pemerintah sudah menerbitkan Perpres No 14/2021 agar program vaksinasi bisa berhasil. Perpres itu menegaskan bahwa vaksinasi sifatnya wajib bagi mereka yang telah terdaftar dalam register Kementerian Kesehatan dan memenuhi persyaratan sebagai sasaran vaksinasi.
“Perpres tersebut juga menetapkan sanksi administratif bagi mereka yang menolak atau menghalangi vaksinasi,” ungkapnya.
Karena itu, Ma’ruf mengajak agar seluruh warga Indonesia mengikuti program pemerintah untuk divaksin.
“Apabila ada yang menolak divaksinasi, maka warga tersebut tidak mengamalkan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga,” imbuhnya.
Bagi Ma’ruf, warga yang ikut program vaksinasi nasional dan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi merupakan langkah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menjalankan dua hal penting tersebut, masyarakat bisa melindungi diri sendiri dan sesama dari penularan vIrus.
“Melaksanakan vaksinasi dan protokol kesehatan adalah langkah ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’, karena kita melindungi orang lain termasuk diri dan keluarga kita dari penularan dan serangan pandemi yang mematikan,” katanya.
Ma’ruf mengakui bahwa pemerintah menyadari jika upaya mengatasi pandemi ini begitu berat. Namun demikian, dirinya juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran Polri dalam penanganan pandemi.
“Kita semua menyadari bahwa tugas berat kita dalam mengatasi pandemi masih jauh dari tuntas,” tandasnya. (ATN)