ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Inggris meluncurkan konsultasi terkait aturan perdagangan baru yang akan membantu negara-negara keluar dari krisis kemiskinan, khususnya dengan Indonesia.
Langkah itu untuk membantu mempercepat pembangunan dan pada saat yang sama juga membantu bisnis dan konsumen Inggris.
Skema Perdagangan Negara Berkembang Inggris (DCTS) adalah peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bebas dan adil dengan negara-negara berkembang.
Skema yang diusulkan akan berlaku untuk 70 negara yang saat ini memenuhi syarat dan mencakup beberapa perbaikan, seperti tarif yang lebih rendah dan persyaratan aturan asal yang lebih sederhana untuk negara-negara yang mengekspor ke Inggris, yang memungkinkan negara-negara tersebut untuk mendiversifikasi ekspor mereka dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Inggris saat ini menjalankan skema yang digulirkan dari Uni Eropa. Namun sebagai negara perdagangan independen, Inggris sekarang dapat mengambil pendekatan pro-pertumbuhan yang lebih sederhana dan lebih toleran untuk berbisnis dengan negara-negara berkembang.
Skema baru dari Inggris yang diusulkan berarti akan ada lebih banyak peluang dan lebih sedikit birokrasi bagi negara-negara berkembang, misalnya dengan menyederhanakan persyaratan aturan asal barang atau mengurangi tarif impor. Contohnya, penurunan tarif untuk berbagai produk seperti beras dari Pakistan dan sepatu olahraga dari Nigeria.
Menteri Perdagangan Internasional Liz Truss mengatakan bahwa secara fundamental, perdagangan mampu memberdayakan banyak orang dan telah berkontribusi lebih baik dibandingkan kebijakan lain dalam sejarah untuk mengangkat jutaan orang di seluruh dunia keluar dari kemiskinan.
“Sekarang Inggris adalah negara perdagangan yang independen. Kami memiliki peluang besar untuk melakukan berbagai hal secara berbeda, mengambil pendekatan yang lebih liberal dan pro-perdagangan, yang mengarah pada pertumbuhan dan peluang,” kata Truss, dalam keterangan tertulis yang disiarkan Kedubes Inggris yang dikutip Jumat (23/7/2021).
Sementara itu Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan pemotongan tarif untuk negara-negara miskin memungkinkan mereka untuk berdagang menuju kemandirian yang sejati.
“Saya bangga kami memimpin dunia dalam menawarkan kesempatan tersebut,” tukas Raab.
Secara terpisah Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Rob Fenn mengatakan, skema DCTS yang diusulkan ini menandakan keinginan Inggris untuk mempromosikan perdagangan bebas dan adil secara global.
“Serta menunjukkan komitmen kami kepada Indonesia, dengan memungkinkan bisnis Indonesia mengakses pasar Inggris dengan lebih mudah,” imbuhnya.
Dalam Tinjauan Terpadu yang menjelaskan kebijakan luar negeri termasuk keamanan, pertahanan, dan pembangunan, Inggris menegaskan kembali komitmennya terhadap kawasan Indo-Pasifik sebagai mesin ekonomi global dan pusat budaya global dan Indonesia adalah jantung dari visi tersebut.
“Perdagangan bilateral antara Inggris dan Indonesia mencapai 3 miliar poundsterling, dan investasi ke Indonesia dari Inggris adalah 7,1 miliar poundsterling pada 2019. Menjadikan kami investor Eropa terbesar kedua di Indonesia dan hal ini telah menciptakan 1 juta lapangan kerja di Indonesia. Fakta tersebut menunjukan bahwa ada kesempatan untuk pertumbuhan,” imbuh Fenn.
Lebih lanjut Fenn mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra dagang terbesar ke-52 Inggris, setidaknya menempati ranking 30 lebih rendah dari yang seharusnya bisa dicapai.
“Meningkatkan perdagangan adalah sebuah kesempatan yang menguntungkan kedua negara dan dengan ambisi itu, kami telah membentuk Komite Gabungan Ekonomi dan Perdagangan dengan Pemerintah Indonesia, untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat kami ambil untuk meningkatkan perdagangan,” jelas Fenn.
Ia berpendapat bahwa konsultasi ini memberikan kesempatan kepada pemilik bisnis biasa untuk memberikan ide tentang bagaimana menjual ke Inggris dapat dibuat menjadi lebih mudah.
“Saya mendorong masyarakat Indonesia untuk turut berkontribusi terhadap konsultasi penting ini, yang terbuka untuk semua,” kata Fenn.
Skema Perdagangan Inggris dengan Negara-negara Berkembang akan berlaku untuk 47 negara dalam Least Developed Country Framework dan 23 negara tambahan yang diklasifikasikan oleh World Bank sebagai negara berpenghasilan rendah dan negara berpenghasilan menengah ke bawah.
Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah-bawah lainnya tidak termasuk dalam skema karena mereka mendapat manfaat dari persyaratan preferensial yang ditawarkan oleh perjanjian perdagangan bebas dengan Inggris. (ATN)