ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dianggap tidak berdampak buruk terhadap Jakarta. Justru sebaliknya, Jakarta bisa merebut momentum untuk dirancang pusat bisnis di kawasan ASEAN.
“Jakarta tetap kita prioritaskan dan didorong menjadi kota bisnis berskala regional, paling tidak di level ASEAN. Pusat bisnis juga tetap di Jakarta” terang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Menurut dia, Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian, bisnis, dan keuangan. Bahkan, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap berada di Jakarta.
“Yang perlu dipahami, informasi kuncinya itu adalah membangun pusat pemerintahan baru, bukan meninggalkan Jakarta” terang Bambang.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan provinsinya tak akan tergeser sebagai pusat perekonomian Indonesia. Jakarta diprediksi terus menjadi nomor wahid di bidang bisnis walau ibu kota di Kalimantan Timur berkembang.
“Secara natural memang Jakarta sudah menjadi ibu kota ekonomi Indonesia,” ujar Anies di Balai Kota DKI, Kamis (29/8/2019).
Menurut dia, gerak roda perekonomian di Jakarta sulit disaingi daerah lain. Hal ini mengingat produk domestik bruto (GDP) Jakarta paling tinggi di Indonesia.
Perekonomian Jakarta 2018 menurut besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp2.559,17 triliun dari tahun sebelumnya Rp2.365,36 triliun. Sementara itu, PDRB per kapita sebesar Rp248,31 juta atau setara US$17.439 dari tahun sebelumnya Rp228 juta atau US$17.042.
“Jakarta menyumbang 17-18 persen dari GDP nasional,” kata Anies.
Anies meyakini peran Jakarta tak akan tergantikan. Apalagi, lahan baru di Jakarta akan terbuka jika ibu kota jadi dipindahkan. Menurut dia, lahan tersebut bisa menambah kapasitas perekonomian Jakarta.
Walau demikian, Anies belum memerinci pemanfaatan lahan yang akan ditinggalkan. Dia tengah menunggu langkah-langkah pemerintah pusat terkait perkantoran milik negara di Ibu Kota saat ini.
Rencananya, ada dua pemanfaatan dari peninggalan itu. Lahan bisa dikomersialkan atau menjadi ruang terbuka hijau (RTH).
“Kemarin saya sampaikan sebagian akan menjadi perkantoran dan sebagian menjadi wilayah komersial,” kata dia.
Presiden Joko Widodo mengumumkan sebagian kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, akan menjadi lokasi ibu kota baru. Lokasi itu dipilih karena minim risiko bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.
Wilayah itu juga dinilai strategis karena berada di tengah Indonesia. Selain itu, kawasan ini diapit wilayah perkotaan yang sedang berkembang, Balikpapan dan Samarinda. Sejumlah infrastruktur pendukung juga tersedia di wilayah tersebut.
“Wilayah itu juga telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare,” kata Jokowi.
Jakarta, sambung Jokowi, tetap menjadi wilayah nomor satu di sektor ekonomi. Posisi Jakarta sebagai pusat perdagangan tak berubah kendati ibu kota negara berpindah ke Kalimantan Timur.
“Jakarta tetap menjadi prioritas pembangunan,” tegas Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019). (AT Network)