Jepang dan Amerika Tolak Klaim Fiktif China di Laut China Selatan

ASIATODAY.ID, TOKYO – Klaim teritorial China di Laut China Selatan terus ditentang oleh berbagai negara. Selain fiktif, klaim China juga inkonstitusional alias ilegal.

Tinjauan pertahanan tahunan Jepang menuduh China mendorong klaim teritorialnya di tengah pandemi covid-19. Tokyo mencurigai Beijing menyebarkan propaganda dan disinformasi karena memberikan bantuan medis kepada negara-negara yang memerangi Covid-19.

“China terus berupaya mengubah status quo di Laut China Timur dan Laut China Selatan,” demikian isi buku putih pertahanan Jepang, yang disetujui pemerintah Perdana Menteri Shinzo Abe, Selasa (14/7/2020), dikutip AFP.

Buku putih menggambarkan gangguan tanpa henti di perairan sekitar sekelompok pulau yang diklaim oleh kedua negara di Laut China Timur, yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China.

Sementara di Laut China Selatan, dikatakan Beijing menegaskan klaim teritorial dengan mendirikan distrik administratif di sekitar pulau-pulau yang disengketakan. Ini memaksa negara-negara yang terganggu oleh wabah virus corona untuk merespons.

Kritik Jepang terhadap China menggemakan komentar serupa yang dibuat oleh Amerika Serikat. Kritik muncul ketika ketegangan di wilayah itu meningkat saat Beijing dan Washington melakukan latihan militer terpisah di Laut China Selatan yang kaya sumber daya dan ketika hubungan antara dua ekonomi terbesar dunia memburuk.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Senin menolak klaim China untuk sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan. Pompeo menegaskan klaim dari China itu “benar-benar melanggar hukum”.

Beijing menegaskan niatnya di jalur air itu murni damai. Meskipun setiap tahun, perdagangan di jalur itu bisa menghasilan USD3 triliun setiap tahunnya.

Jepang melihat China sebagai ancaman jangka panjang dan lebih serius daripada Korea Utara yang bersenjata nuklir. Beijing sekarang menghabiskan empat kali lebih banyak dari Tokyo untuk pertahanan karena membangun militer modern besar.

Tinjauan pertahanan Jepang juga mengklaim China tampaknya bertanggung jawab atas “propaganda” dan “disinformasi” di tengah “ketidakpastian sosial dan kebingungan” yang disebabkan oleh wabah virus corona.

‘Kekeliruan informasi seperti itu termasuk klaim yang ramai di jagad online bahwa virus corona dibawa ke Negeri Tirai Bambu oleh anggota militer AS. Disinformasi juga termasuk menyebutkan obat herbal China dapat mengobati covid-19,” kata seorang pejabat Kementerian Pertahanan Jepang.

Ancaman lain yang dihadapi oleh Jepang termasuk pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara yang sedang berlangsung. Selain juga meningkatnya aktivitas militer oleh Rusia di langit dan perairan di Jepang, kadang-kadang dalam latihan bersama dengan China.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo Senin (13/7/2020) mengatakan, akan memerkarakan sumber daya yang diperoleh China di Laut China Selatan, sebagai bentuk kegiatan ilegal.

Pernyataan Pompeo tersebut adalah sikap terbaru dari pemerintahan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan dukungan terhadap negara-negara Asia Tenggara terkait sengketa Laut China Selatan dengan Beijing.

Di sisi lain, pernyataan Pompeo semakin menyulut perselisihan dengan China menjelang masa pemilihan presiden AS pada November mendatang.

“Kami memperjelas bahwa klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan, sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikan mereka,” kata Pompeo.

Pompeo berkata, “Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya.”

Di Laut China Selatan mengandung simpanan minyak dan gas yang berharga dan merupakan saluran vital bagi perdagangan dunia.

Sehingga, AS telah lama menolak klaim otoritas Beijing di Laut China Selatan tersebut.

Pompeo menegaskan bahwa pemerintah AS memberi dukungan kepada negara Asia Tenggara, termasuk Filipina dan Vietnam, setelah bertahun-tahun Washington mengatakan tidak akan berpihak.

“Amerika mendukung sekutu dan mitra Asia Tenggara kami, dalam melindungi hak kedaulatan mereka atas sumber daya lepas pantai, konsisten dengan hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional,” kata Pompeo.

Ia mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan komunitas internasional akan membela kebebasan laut dan menghormati kedaulatan, serta menolak setiap dorongan untuk memaksa “kekuatan” di Laut China Selatan atau wilayah yang lebih luas.

Menolak alasan klaim

Beijing mengklaim sebagai besar Laut China Selatan berdasarkan Nine-Dash Line atau sembilan garis putus-putus, yang ada dalam peta 1940-an.

China telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun pangkalan militer di pulau-pulau buatan yang disengketakan, untuk memperkuat klaimnya.

Bersamaan dengan itu, China melakukan proses diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan selama hampir dua dekade.

Pompeo mengeluarkan pernyataannya untuk menandai ulang tahun keempat keputusan pengadilan yang memihak Filipina terhadap garis sembilan garis putus-putus, yang dikeluarkan pada 12 Juli 2016.

Berdasarkan keputusan pengadilan tersebut, Pompeo mengatakan bahwa China tidak dapat mengajukan klaim berdasarkan Karang Scarborough atau Kepulauan Spratly, sebuah kepulauan yang tidak berpenghuni luas.

AS juga menolak klaim Beijing di perairan sekitar Vanguard Bank di Vietnam, Lucania Shoals di lepas pantai Malaysia, perairan yang dipertimbangkan dalam zona ekonomi eksklusif Brunei dan Natuna di Indonesia.

“Setiap tindakan China untuk penangkapan ikan di negara lain atau pengembangan hidrokarbon di perairan tersebut secara sepihak adalah melanggar hukum,” kata Pompeo.

Pompeo juga menolak klaim Beijing terhadap wilayah paling selatan, Karang James yang dikelola Malaysia, yang berjarak 1.800 kilometer (1.150 mil) dari daratan China.

Keputusan 2016 dikeluarkan oleh pengadilan di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Pompeo mencatat bahwa China adalah pihak yang diatur juga dalam keputusan itu, dan menyebut keputusan itu mengikat secara hukum.

Ketegangan kawasan

Pernyataan Pompeo terkait Laut China Selatan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di sekitar China, termasuk bentrokan perbatasan yang terjadi bulan lalu dengan India.

Pompeo menyebut bahwa ketegangan yang terjadi di sekitar China adalah bagian dari strategi Beijing untuk menantang para negara tetangganya.

Presiden AS, Donald Trump juga mengecam keras China karena tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan pandemi virus corona, yang mana awal kemunculannya berada di Wuhan, China pada akhir tahun lalu.

Para kritikus baik di dalam maupun di luar negeri mengatakan bahwa Trump tengah berusaha untuk mengalihkan perhatian publik menjelang pemilihan presiden AS pada November, tentang penanganannya terhadap virus di AS, yang sejauh ini telah menelan korban tewas tertinggi dibandingkan negara mana pun.

Trump, setelah seruan bipartisan di Kongres, juga telah meningkatkan tekanan kepada China atas tindakan penahanan terhadap lebih dari satu juta warga Uighur dan Muslim Turki lainnya.

AS pekan lalu memberlakukan sanksi pada pejabat China atas Xinjiang, yang mengarah ke upaya balas dendam oleh Bejiing terhadap anggota parlemen senior Amerika.

China Sebut AS Pembuat Onar

Sementara itu, China menyebut Amerika Serikat sebagai pembuat onar yang merusak perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan. Pernyataan ini disampaikan China menanggapi Washington yang menolak klaim Beijing atas Laut China Selatan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan negaranya tidak pernah berusaha membangun sebuah ‘kerajaan’ di Laut China Selatan. 

Zhao membantah pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang menolak klaim China. Beijing dituduh mengintimidasi negara-negara di Asia Tenggara yang juga memiliki klaim di perairan tersebut.

Sementara Kedutaan Besar China di AS mengatakan Washington secara sembrono memutarbalikkan fakta di Laut China Selatan dan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut UNCLOS.

“Mengubah Laut China Selatan menjadi situasi yang tegang, memprovokasi hubungan China dengan negara-negara kawasan, dan menuduh China secara tidak masuk akal. Kami sangat menentang hal ini,” tegas Kedubes.

Kedubes China mengatakan tuduhan pelanggaran hukum “sepenuhnya tidak dapat dibenarkan”.

“Kami menyarankan AS untuk sungguh-sungguh menghormati komitmennya untuk tidak memihak pada masalah kedaulatan wilayah, menghormati upaya negara kawasan untuk Laut China Selatan yang damai dan stabil, dan menghentikan upayanya mengganggu dan menyabotase perdamaian dan stabilitas regional,” kata kedutaan China di Washington. (ATN)