ASIATODAY.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan optimismenya akan masa depan nikel Indonesia.
Pasalnya, nikel saat ini telah menjadi komoditi global dan diincar oleh banyak negara di dunia.
Jokowi bahkan meyakini, ekspor nikel Indonesia ke China akan melejit dalam tiga tahun ke depan.
“Saya meyakini hanya urusan nikel saja sekarang ini yang dulu kita defisit dengan China, saya yakin karena nikel dalam tiga tahun ini ekspor kita melompat kurang lebih hampir Rp280 triliun, melompatnya Rp280 triliun. Tahun depan mungkin kita sudah tidak defisit lagi dengan China, kita justru surplus dengan China,” ungkap Jokowi saat berbicara di Peringatan HUT Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tahun 2021, di the Ballroom Djakarta Theater Building, Provinsi DKI Jakarta, 22 Desember 2021.
Jokowi seolah ingin menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi Minerba yang ditempuh Indonesia sudah tepat.
“Negara kita ini akan melompat dan kita akan melakukan sebuah lompatan kalau kita berani melakukan yang namanya industrialisasi dan hilirisasi terhadap sumber daya alam kita. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material, ini setop. Nikel sudah, nikel sudah setop. Ini tahun depan ini yang saya incar bauksit, bauksit setop. Bauksit sudah, tembaga setop. Tembaga sudah, timah setop,” jelasnya.
Menurut Jokowi, semua nilai tambah ada di dalam negeri. Semua yang namanya nilai tambah, harga, dan lapangan kerja itu ada semuanya di dalam negeri.
“Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana, mengamuk semuanya, mengamuk semuanya, mengamuk semuanya. Kita, nikel kita sudah dibawa ke WTO. Sudah, enggak apa-apa, ya kita hadapi.
Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai global supply chains. Saya pikir ini apa? Bagus, kita ikut, kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, ndak, ndak, ndak, kita enggak ikut. Semuanya bubar enggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan, semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita saja,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan, perlu keberanian untuk mengambil keputusan agar Indonesia tidak mudah dikontrol oleh kekuatan global.
“Ya, keberanian-keberanian seperti itu yang kita kadang-kadang membayangkan waduh nanti kita di-ban di sini, di-ban di sini, di setop di sini. Di WTO kalah, ya kalah ya enggak apa-apalah kalah tapi kalau kita enggak berani nyoba. Coba kapan kita akan melakukan hilirisasi, kita akan setop ekspor raw material? Sampai kapan pun kita hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah, padahal kalau kita jadikan barang jadi bisa lipat sepuluh kali lipat added value-nya,” ungkapnya.
Untuk komoditi Nikel saja kata Jokowi, sangat banyak produk turunannya bila digabung dengan tembaga bisa jadi litium baterai, litium ion, litium untuk baterai untuk mobil listrik, sodium-ion.
“Itu hanya nikel. Kalau nanti kita setop bauksit, kita setop tembaga, kita setop timah, kita setop emas, semuanya setop, setop, setop, kita enggak ada lagi yang namanya ekspor raw material, tinggal dikalikan saja berapa. Saya meyakini kalau ini kita lakukan sampai 2023-2024 setop, gross domestic product (GDP) kita di tahun 2030 sudah naik tiga kali lipat,” jelasnya.
PNBP Minerba Capai 179,14 Persen
Sementara itu, Kinerja subsektor Mineral dan Batubara (Minerba) hingga bulan Desember 2021 mencatatkan hasil yang positif, salah satunya adalah nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga 10 Desember 2021 telah mencapai Rp70,05 triliun atau 179,14 persen, jauh lebih tinggi daripada target yang ditentukan, yakni Rp39,1 triliun.
“Di tengah tantangan pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Minerba tetap dapat mencapai target PNBP yang telah ditetapkan,” ujar Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Muhammad Wafid pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Subsektor Minerba Triwulan IV, Selasa (21/12/2021).
Wafid juga menyampaikan bahwa investasi di sektor minerba, hingga 10 Desember 2021 telah mencapai USD 3,5 miliar atau 81,3% dari target tahun 2021 sebesar USD 4,3 miliar.
Menurut Wafid, Ditjen Minerba terus mendorong terjaganya iklim investasi minerba dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di meski masih berada tengah pandemi Covid-19.
Sementara, terkait dengan produksi dan pemanfaatan mineral, Wafid menyampaikan bahwa realisasi s.d. Desember 2021, khususnya produk yang terkait dengan nikel, baik dalam bentuk feronikel, Nickel Pig Iron (NPI), dan nikel matte pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Kemudian terkait dengan pemanfaatan batubara domestik, di mana halnya terus meningkat, yaitu dari target dari 625 juta ton telah terealisasi sebanyak 89,6% atau 560 juta ton untuk tahun 2021 ini. Sedangkan pemanfaatan batubara untuk domestik dari target 137,5 juta ton, sudah mencapai 121,3 juta ton atau 88,2% dari target. Dan yang terpenting adalah bahwa kebutuhan batubara dalam negeri telah terpenuhi semuanya,” ujar Wafid.
Terkait dengan perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter), pada tahun 2021 tengah dibangun 4 smelter, yakni milik PT ANTAM yang telah terbangun 97,7%, smelter PT Nikel Indonesia di Banten yang telah terbangun 100% dan telah berhasil melakukan uji coba produksi, PT Cahaya Modern Metal Industri di Banten yang juga telah terbangun 100% dan melakukan kegiatan produksi, serta PT Kapuas Prima Citra di Kalimantan Tengah yang telah terbangun 99,87%.
“Total realisasi fasilitas pemurnian mineral sampai dengan tahun 2020 sebanyak 19 smelter dan rencana sampai dengan tahun 2024 sebanyak 53 smelter,” imbuh Wafid.
Selain itu, terkait dengan reklamasi lahan bekas tambang, hingga bulan ini telah direalisasikan sebesar 8.539 hektare (ha), atau lebih tinggi dari target sebesar 7.025 ha.
“Ditjen Minerba terus mengawasi pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang. UU Minerba baru memberikan sanksi tegas, termasuk sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan reklamasi,” pungkas Wafid.
Pada kesempatan tersebut, Wafid juga menyampaikan bahwa prioritas kerja sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 adalah tenaga kerja lokal. Selain itu diatur pula pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 bahwa dalam hal tidak terdapat tenaga kerja setempat dan/atau nasional yang memiliki kompetensi dan/atau kualifikasi yang dibutuhkan, Badan Usaha dapat menggunakan tenaga kerja asing dalam rangka alih teknologi dan/atau alih keahlian.
Badan Usaha juga wajib untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Sementara untuk Program Pemberdayaan Masyarakat, realisasi hingga 10 Desember 2021 adalah sebesar Rp1,193 triliun. (ATN)