Krisis Manajemen Internal, Garuda Hentikan Sementara Penerbangan Jakarta-Eropa

ASIATODAY.ID, JAKARTA – Maskapai Garuda Indonesia menghentikan sementara sejumlah rute penerbangan ke beberapa negara tujuan Eropa demi efisiensi perusahaan.

“Saat ini sedang dilakukan efisiensi. Kita hanya akan terbang sesuai kompetensi. Tujuan London sudah kita suspensi sejak Rabu, 11 Desember 2019),” terang Direktur Niaga Pikri Ilham Kurniansyah saat dihubungi Jumat (13/12/2019) dimana sehari sebelumnya dipanggil menghadap Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Dikatakan, evaluasi tersebut akan berakhir sampai Januari setelah musim libur Natal dan Tahun Baru usai, atau bahkan setelah RUPS luar biasa. Rute jarak jauh Jakarta-London yang dilayani Garuda Indonesia dioperasikan sejak April 2017.

Garuda Indonesia melayani penerbangan nonstop dari dan menuju London menggunakan Boeing 777-300 ER berkapasitas 314 penumpang, terdiri atas delapan kursi first class, 38 kursi kelas bisnis, dan 268 kursi kelas ekonomi.

Saat ini, krisis manajemen tengah melanda internal perusahaan negara itu. Terkait dengan perbaikan organisasi, manajemen PT Garuda Indonesia telah menunjuk empat pelaksana tugas harian perusahaan seusai Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan sementara dewan direksi lama.

Jajaran pelaksana tugas (plt) direksi PT Garuda Indonesia itu langsung ditugasi Erick Thohir untuk mengembalikan posisi karyawan yang selama ini dibuang di masa kepimpinan Ari Askhara.

“Mutasi dan rotasi karyawan akan kita tinjau ulang. Kita kembalikan ke kebutuhan perusahaan,” kata PlT Direktur Human Capital Garuda Indonesia Capt Aryaperwira Adileksana.

Sementara itu, perihal dugaan pelecehan seksual terhadap pramugari oleh sejumlah petinggi Garuda saat di bawah kepemimpinan Ari Askhara, Presiden Joko Widodo pun angkat suara.

“Itu bukan urusan BUMN lagi, itu urusan polisi,” kata Presiden.

Jika itu terbukti, kata Menteri BUMN Erick Thohir, sanksinya sudah pasti pemecatan.

“Hukumnya belum ada. Tapi kalau di Amerika, itu nanti saya pelajari, bisa diberhentikan. Apalagi kalau ada pegawai wanita yang jelas-jelas sudah ada sexual harrashment itu,” ungkap Menteri Erick. (ATN)