ASIATODAY.ID, JAKARTA – Krisis di Myanmar kian memburuk dan butuh langkah serius dari negara-negara ASEAN untuk men untaskannya. Demikian disampaikan Penyelidik Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews di Kantor PBB Indonesia, Rabu (21/06/2023).
Andrews mendatangi Indonesia dan negara-negara lain dengan tujuan untuk mendesak Indonesia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam menyelesaikan krisis tersebut.
“Saya datang ke Indonesia karena situasi hak asasi manusia di Myanmar begitu memprihatinkan dan semakin memburuk. Saya percaya bahwa Indonesia memiliki posisi yang tepat untuk mengambil peran penting dalam upaya penyelesaian krisis ini,” ujar Andrews.
Indonesia yang sebelumnya menjadi ketua G-20 dan juga pemimpin di Asia Tenggara saat ini diyakini dapat mengambil peran besar dari permasalahan yang dirasakan oleh Myanmar.
Tom mengungkapkan, situasi di Myanmar saat ini, lebih dari 3.000 warga sipil telah di bunuh oleh Militer Myanmar, 19.000 Tahanan politik berada di Balik jeruji besi dan lebih dari 1,5 Juta orang telah mengungsi di rumah mereka dengan ratusan ribu terpaksa mengungsi dengan melintasi perbatasan Internasional.
Myanmar dilanda krisis kemanusiaan sejak junta militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Pada Rabu (1/2/2023), Junta Myanmar mengumumkan status darurat negara tersebut yang seharusnya berakhir pada Januari 2023, akan diperpanjang hingga enam bulan ke depan.
Pada Perhelatan KTT ASEAN 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk terus berusaha mencari solusi penyelesaian konflik di Myanmar. Jokowi menyebut meskipun ASEAN tidak selalu mempublikasikan upaya tersebut di publik, sejumlah upaya telah dilakukan untuk mendorong implementasi lima poin konsensus.
“Kita akan terus mendorong terciptanya dialog dan tidak hanya dengan junta karena di sana banyak pihak yang terlibat, banyak kepentingan. Kita akan memperbanyak dialog dengan stakeholder yang ada di Myanmar dan memfasilitasi AHA Centre untuk menjalankan tugasnya” jelas Jokowi dalam Konferensi Pers di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (11/5/2023).
Jokowi menegaskan selama Myanmar tidak responsif terhadap seruan penghentian kekerasan, ASEAN tidak akan mengundang perwakilan negara tersebut dalam pertemuan level politis. Jokowi menyebut ini merupakan kesepakatan pemimpin negara anggota ASEAN. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News