ASIATODAY.ID, JAKARTA – Malaysia menetapkan rencana aksi iklim yang sangat ambisius.
Perdana Menteri (PM) Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan bahwa Malaysia bertujuan untuk mencapai netral karbon paling cepat pada tahun 2050 dan merombak sektor energi, transportasi, serta penggunaan lahannya. Target Malaysia termasuk yang paling cepat di Asia Tenggara (ASEAN).
“Nantinya, kendaraan listrik akan mendominasi jalan raya, energi terbarukan akan menggerakkan kota-kota di negara ini, yang akan dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip hijau,” demikian Sabri Yaakob saat menyampaikan rencana aksi iklim Malaysia dihadapan Parlemen pada Kamis (7/10/2021) lalu.
Selain itu, skema penetapan harga karbon dan pajak karbon akan berlaku dan tidak ada pembangkit listrik tenaga batubara baru yang akan dibangun, berdasarkan rencana tersebut.
Oleh para ahli, rencana itu sangat ambisius namun implementasinya diragukan.
Sebagaimana dilaporkan CNA, Senin (11/10/2021), Malaysia memasuki negosiasi pada pembicaraan perubahan iklim global yang dimulai pada akhir Oktober di Glasgow.
Di atas kertas, Rencana Malaysia ke-12 (12MP), yang diajukan oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, adalah pernyataan berani dengan mitigasi perubahan iklim yang menonjol.
Meskipun ada optimisme di sekitar tingkat aspirasi, ada juga kekhawatiran di antara para ahli bahwa kurangnya detail dan terbatasnya kapasitas untuk menerapkan kebijakan yang kompleks dapat menjadi rintangan bagi aksi iklim transformatif.
“Malaysia tidak pernah kekurangan visi strategis jangka panjang. Perencanaan ambisius sama sekali tidak menjadi masalah di Malaysia,” papar Niloy Banerjee, Perwakilan Residen Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
“Tantangan di sini selalu dari rencana ke rencana kerja, implementasi dan mengatasi kendala struktural yang serius pada implementasi itu,” ungkapnya.
Pihak lain mengatakan mereka tidak menduga Malaysia akan mengejar nol bersih begitu cepat, satu kebijakan yang menempatkannya di antara negara-negara paling ambisius dalam strategi iklim jangka panjang di Asia Tenggara (ASEAN).
Indonesia bertujuan untuk menjadi netral karbon pada tahun 2060 misalnya, Thailand bahkan lebih lambat, sementara Singapura ingin mencapai target “secepatnya” pada paruh kedua abad ini.
“Sebenarnya, kami sangat, sangat terkejut. Karena kami belum pernah mendengar tentang Malaysia yang memikirkan netralitas karbon pada tahun 2050,” ujar Meena Raman, Presiden Friends of the Earth, Malaysia.
“Ini memberi sinyal untuk lima tahun ke depan, tetapi kami tidak memiliki detailnya,” keluhnya.
Kebijakan nasional yang berpusat pada lingkungan, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati masih harus diperbarui, dan rincian tentang kerangka penetapan harga karbon, standar ekonomi bahan bakar dan insentif untuk energi terbarukan belum ditentukan.
Banerjee mengatakan memiliki “bintang utara” untuk memandu reformasi ekonomi secara luas berguna, tetapi rincian yang dangkal meninggalkan lubang di seluruh bidang kebijakan penting.
“Kurangnya detail membuat saya berhati-hati,” kata Darshan Joshi, analis Institut Studi Strategis dan Internasional Malaysia.
Menurut Joshi, rencana aksi iklim Malaysia adalah dokumen holistik yang menunjukkan pemahaman pemerintah tentang semua langkah yang harus diambil agar Malaysia dapat mengatasi perubahan iklim secara efektif di tingkat domestik.
“Tapi sampai kita mengetahui detail dari kebijakan Anda, sulit untuk menilai ambisi kami yang sebenarnya,” tambahnya. (ATN)