ASIATODAY.ID, MANDALAY – Krisis politik di Myanmar kian mengkhawatirkan. Tindakan represif militer Myanmar merenggut korban jiwa dari warga sipil.
Sejumlah negara pun mengutuk tindakan militer Myanmar yang mengakibatkan 2 orang tewas dalam aksi unjukrasa di Mandalay.
Kementerian Luar Negeri Singapura bahkan menyebut tindakan penggunaan senjata untuk melawan rakyat Myanmar tidak bisa dimaafkan.
“Penggunaan senjata mematikan terhadap warga sipil tak bersenjata, tidak bisa dimaafkan. Kami mendesak pasukan keamanan untuk menahan diri sepenuhnya untuk menghindari cedera lebih lanjut dan hilangnya nyawa, dan segera mengambil langkah-langkah untuk meredakan situasi dan memulihkan ketenangan,” kata seorang pejabat seperti dikutip dari South China Morning Post, Minggu (21/2/2021).
Dua orang tewas di Mandalay pada Sabtu ketika polisi menembak untuk membubarkan unjuk rasa menentang kudeta militer. Seorang lelaki tewas karena luka parah di kepala dan seorang lainnya tertembak di bagian dada.
Sementara itu, Kedutaan besar AS mengungkapkan keprihatinannya melalui akun Twitter-nya pada Sabtu (20/2/2021).
“Tidak ada yang boleh terluka karena memperjuangkan haknya untuk menolak. Kami sangat prihatin dengan penembakan fatal para demonstran di Mandalay, sehari setelah kematian Mya Thwe Thwe Khine di Nay Pyi Taw. Militer harus menghentikan kekerasan terhadap rakyat Myanmar,” tulis Kedubes AS.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengungkapkan keprihatinannya setelah seorang pengunjukrasa di Nay Pyi Taw tewas ditembak polisi pada 9 Februari lalu.
Dia mengutuk segala bentuk kekerasan yang menjadikan rakyat Myanmar korban. AS juga mendukung langkah Inggris dan Kanada memberikan sanksi kepada militer Myanmar.
“Kami akan bekerja dengan sejumlah mitra dan sekutu untuk menekan militer Myanmar untuk menghentikan tindakannya dan menolong rakyat Myanmar mewujudkan aspirasi mereka untuk perdamaian, demokrasi, dan supremasi hukum,” kata Price dalam keterangan pers pada Jumat.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell juga mengutuk kekerasan di Myanmar dan berencana mengambil keputusan bersama para Menteri Luar Negeri Uni Eropa dalam pertemuan di Brussel pada Senin.
Saat ini Inggris telah memberlakukan pembekuan aset dan menetapkan larangan perjalanan terhadap 3 anggota rezim militer Myanmar karena peran mereka dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius selama kudeta.
Hal yang sama juga dilakukan Kanada ditambah dengan menetapkan embargo senjata dan ekspor dan impor senjata dan bahan terkait ke dan dari Myanmar. (ATN)