ASIATODAY.ID, JAKARTA – Para nelayan di Indonesia menolak rencana pemberian konsesi kepada Vietnam, terkait perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam.
Menurut Sekjen Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Budi Laksana, rencana pemberian konsesi kepada Vietnam sangat merugikan nelayan Indonesia.
“Pemberian konsesi ke Vietnam berarti Indonesia kehilangan wilayah, hak berdaulat, dan kita sangat dirugikan. Daerah penangkapan ikan diperkecil sehingga sumber daya perikanan dikurangi,” kata Budi Laksana, dalam keterangannya, Senin (17/10/2022).
Budi menerangkan, penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal sudah sering terjadi.
Kondisi ini menyebabkan, Indonesia justru akan menjadi pihak yang akan mendapatkan dampak. Bahkan, akan menjadi kubu yang paling dirugikan.
“Ini berarti, kehidupan nelayan kita akan lebih sulit,” jelasnya.
Karena itu kata Budi, tidak berlebihan jika kalangan nelayan menyampaikan penolakan dengan menggelar unjuk rasa di Jakarta belum lama ini.
Dalam aksi tersebut, pengunjuk rasa menuntut pemerintah tidak memberikan konsesi besar kepada Vietnam dalam perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam.
Mereka juga mendesak pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dan kepentingannya. Mereka berorasi sambil membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan dan keberatan terkait konsesi.
“Kami berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi kami dan menjaga kepentingan seluruh nelayan,” kata Bambang Susanto selaku koordinator unjuk rasa.
Perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan Vietnam terakhir diketahui dilakukan di Vietnam, pada 26-27 September 2022, yang merupakan putaran perundingan ke-15.
Aksi unjuk rasa tersebut yang digelar pascasetengah bulan setelah perundingan putaran ke-15 menunjukkan ketidakpuasan kalangan nelayan terhadap proses perundingan dan sikap konsesi pemerintah.
“Apabila konsesi ini menjadi kesepakatan, maka akan ada banyak nelayan yang terdampak. Hal ini dikarenakan wilayah penangkapan ikan akan berkurang secara signifikan. Selain itu, secara efektif akan mengurangi pendapatan mereka juga,” tegas Bambang Susanto. (ATN)