ASIATODAY.ID, JAKARTA – Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc mengajukan pengunduran diri setelah Partai Komunis yang berkuasa menyatakan dia bertanggung jawab atas pelanggaran dan kesalahan sejumlah pejabat di bawahnya.
Nguyen Xuan Phuc, yang merupakan mantan perdana menteri, telah menduduki kursi presiden selama kurang dari dua tahun. Belum jelas siapa yang akan menggantikannya.
“Sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya di depan partai dan rakyat, dia mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari posisi yang ditugaskan, berhenti dari pekerjaannya dan pensiun,” demikian lapor kantor berita Vietnam mengutip Komite Pusat partai seperti dilansir NBC News, Selasa (17/1/2023).
Ada spekulasi luas tentang pengunduran diri Nguyen Xuan Phuc setelah pemecatan dua wakil perdana menteri, yang bekerja di bawah pemerintahannya.
Bagaimanapun, pengunduran diri Nguyen Xuan Phuc membutuhkan persetujuan dari Majelis Nasional.
Laporan Reuters menyebutkan bahwa legislatif akan mengadakan pertemuan luar biasa dalam minggu ini.
Vietnam tidak memiliki penguasa tertinggi dan secara resmi dipimpin oleh empat pilar, yakni sekretaris partai yang berkuasa, presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen.
Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc belum lama ini baru saja mengunjungi Indonesia.
Ia mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/12/2022).
Dalam pertemuan, Presiden Jokowi mendorong peningkatan kemitraan strategis baik secara bilateral maupun di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
“Vietnam merupakan mitra strategis Indonesia sejak tahun 2013 dan pada pertemuan tadi kita telah membahas berbagai peningkatan kemitraan strategis, baik secara bilateral maupun kawasan,” ungkap Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama Presiden Vietnam Nguyễn Xuân Phúc usai pertemuan, dikutip dari siaran setkab.
Dalam konteks kerja sama bilateral, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan.
Presiden Jokowi mengungkapkan, nilai perdagangan sebesar US$10 miliar yang ditargetkan dicapai pada tahun 2023 telah terpenuhi di tahun 2021 dengan angka sebesar US$11,06 miliar.
“Dalam lima tahun terakhir terdapat peningkatan perdagangan sebesar 9,77 persen. Untuk itu, kita sepakat menetapkan target baru perdagangan bilateral sebesar 15 miliar dolar AS pada tahun 2028,” kata Presiden Jokowi.
Secara khusus, Presiden Jokowi meminta Presiden Nguyễn Xuân Phúc untuk memperlancar ekspor komoditas pertanian dari Indonesia ke Vietnam.
“Indonesia meminta perhatian terhadap masih terhambatnya produk pertanian dan buah-buahan Indonesia untuk masuk ke pasar Vietnam,” ujarnya.
Kedua pemimpin juga membahas mengenai kerja sama di bidang investasi. Presiden Jokowi mengapresiasi kepercayaan pemerintah Vietnam kepada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di negara tersebut. Tercatat akumulasi investasi Indonesia di Vietnam mencapai lebih dari US$600 juta yang meliputi 101 proyek.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan perlunya perlindungan terhadap investasi Indonesia di Vietnam.
“Saya mengharapkan penyelesaian beberapa isu yang dialami investor Indonesia yang akan mendorong investasi baru di masa mendatang,” tegasnya.
Selanjutnya, kedua pemimpin juga membahas upaya penguatan kerja sama di bidang energi bersih dan energi baru terbarukan.
Presiden Jokowi menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman kerja sama di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) antara kedua negara yang dinilainya dapat mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga hidrogen, dan smart grid.
“Saya juga menyambut baik rencana kolaborasi Vietnam dengan perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti PT BTM dan PT Wima untuk pemasaran motor listrik Gesit di Vietnam, Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk investasi pada pembuatan baterai EV [electric vehicle], dan PT INKA untuk pembelian komponen bus listrik,” ujarnya.
Isu lainnya yang dibahas kedua pemimpin adalah peningkatan konektivitas kedua negara. Presiden Jokowi menekankan bahwa kedua negara harus segera mengembalikan arus lalu lintas barang dan wisatawan seperti masa prapandemi.
“Rute penerbangan langsung antarpusat-pusat bisnis dan pariwisata kedua negara harus direvitalisasi. Maskapai dari kedua negara diharapkan dapat memfinalisasi rencana rute penerbangan baru dari Da Nang ke Denpasar dan Hồ Chí Minh-Jakarta, maupun penambahan rute penerbangan Jakarta-Hồ Chí Minh City,” kata Presiden Jokowi.
Kemudian, kedua pemimpin juga membahas mengenai perundingan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Republik Indonesia dan Vietnam.
Presiden Jokowi mengungkapkan, setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982.
Dalam rangkaian pertemuan antara kedua pemimpin, juga disepakati tiga memorandum saling pengertian (MoU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam. Ketiga MoU tersebut adalah MoU antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI dan Kementerian Keamanan Umum Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama Penanggulangan Terorisme; MoU antara Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Kementerian Keamanan Publik Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Perdagangan Gelap Narkotika, Zat Psikotropika, dan Prekursornya; dan MoU antara Kementerian ESDM RI dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Saya berharap kerja sama perikanan dan pemberantasan IUU [illegal, unreported, and unregulated] fishing dapat diperkuat melalui percepatan finalisasi MoU kerja sama kelautan dan perikanan,” kata Presiden.
Sementara terkait isu kawasan, Presiden RI dan Presiden Vietnam membahas mengenai peningkatan kerja sama ASEAN. Presiden menyampaikan apresiasi atas dukungan Vietnam terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN.
“Prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan menekankan peran sentral ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan dan peran sentral ASEAN untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” tandas Presiden RI Joko Widodo. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News
Discussion about this post