ASIATODAY.ID, YANGON – Pasukan keamanan Myanmar menggelar operasi penangkapan sejumlah orang di kota Yangon pada Minggu dini hari, (7/3/2021).
Dalam operasi itu, aparat menembakkan senjata api. Operasi penangkapan dilakukan setelah polisi membubarkan aksi protes menentang kudeta sepanjang Sabtu kemarin dengan menggunakan gas air mata dan granat kejut.
Aksi protes lebih lanjut dijadwalkan berlangsung hari ini di kota Yangon, Mandalay, dan juga Monywa.
Menyitat Guardian, sejumlah warga Yangon mengaku melihat prajurit dan polisi mendatangi beberapa distrik. Mereka menangkap setidaknya tiga orang di area Kyauktada.
“Jangan berani-beraninya menyentuh mereka. Bawa kami juga jika kalian ingin membawa mereka,” teriak seorang perempuan kepada petugas yang membawa suami dan anak laki-lakinya.
Prajurit Myanmar juga mencari seorang pengacara yang bekerja untuk partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Minggu dini hari. Sithu Maung, seorang anggota parlemen yang telah dibubarkan militer Myanmar, mengatakan via Facebook bahwa prajurit tidak berhasil menemukan sang pengacara.
Kepolisian Myanmar dan junta militer tidak menjawab permintaan awak media lokal mengenai operasi penangkapan ini.
Menurut data kelompok Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), lebih dari 1.700 orang telah ditahan oleh junta militer sejak meletusnya aksi protes hingga Sabtu kemarin.
“Para tahanan dipukul dan ditendang dengan sepatu militer dan juga dipukuli pentungan oleh polisi,” kata AAPP.
“Pasukan keamanan juga memasuki area permukiman dan mencoba menangkap lebih banyak demonstran,” lanjutnya.
Situasi keamanan di Myanmar kian mengkhawatirkan. Pasukan keamanan terus menggunakan aksi kekerasan dalam merespons unjuk rasa, yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 50 pedemo.
Sebelumnya, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa persatuan dan aksi “tegas” DK PBB penting “untuk mendorong dihentikannya aksi kekerasan dan demi pemulihan institusi demokratis Myanmar.”
Militer Myanmar atau Tatmadaw melakukan kudeta pada 1 Februari lalu atas dasar tuduhan adanya kecurangan masif dalam pemilu 2020. Kudeta dimulai dengan penahanan sejumlah tokoh, termasuk Suu Kyi. (ATN)