ASIATODAY.ID, NEW YORK – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta kepada pemerintah Bangladesh untuk mengizinkan masuk dua kapal pengungsi Muslim Rohingya yang terdampar karena melarikan diri dari Myanmar.
Dalam sebuah surat kepada pemerintah Bangladesh pada Senin (27/4/2020), Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet memperingatkan tragedi kemanusiaan yang mengerikan, kecuali jika ada tindakan untuk membantu Rohingya.
“Dengan semangat solidaritas dan pada awal Bulan Suci Ramadan, saya memohon kepada Anda (Bangladesh) untuk membuka pelabuhan dan membiarkan kapal-kapal itu mendarat,” tulisnya, dilansir Press TV, Selasa (28/4/2020).
“Dilaporkan lebih dari 500 pria, wanita dan anak-anak di atas kapal ini telah melaut dalam waktu yang lama, dan kami memahami bahwa mereka membutuhkan penyelamatan darurat, makanan, perawatan medis, dan bantuan kemanusiaan lain yang diperlukan,” sambungnya.
Bachelet mengatakan, praktik intersepsi berbahaya dan pengusiran secara kolektif, termasuk mendorong kembali kapal yang mencoba mendarat, harus dihindari dengan cermat.
Menteri Luar Negeri Bangladesh, A.K. Abdul Momen mengatakan, angkatan laut dan penjaga pantainya sudah diperintahkan melarang kapal-kapal Rohingnya memasuki Bangladesh.
Amnesty International mengatakan pihaknya yakin mungkin ada setidaknya tiga kapal di laut lepas terdampar selama beberapa minggu tanpa makanan dan air, dengan risiko kematian yang tinggi.
Awal bulan ini, sebuah pesawat pengintai Malaysia dilaporkan mencegah sebuah kapal yang mengangkut ratusan pengungsi Rohingya memasuki perairan Malaysia, memaksa kapal itu kembali ke perairan di selatan Thailand.
Angkatan udara Malaysia mengatakan pihaknya khawatir bahwa kelompok pengungsi itu membawa virus corona (COVID-19) ke negara itu.
Pada 15 April, penjaga pantai Bangladesh mengatakan, kapal dengan hampir 400 orang Rohingya kelaparan tiba di pantai selatan Bangladesh setelah hanyut selama berminggu-minggu di laut antara Thailand dan Malaysia. Korban mengatakan setidaknya 60 orang tewas di kapal.
Pendukung pengungsi mengatakan beberapa kapal yang membawa Muslim Rohingya terdampar di Teluk Bengal dan Laut Andaman.
Tekanan juga terhadap Myanmar untuk meningkatkan perlakuan terhadap Rohingya setelah tindakan keras militer berdarah pada 2017 mengirim sekitar 750.000 warga sipil melarikan diri ke Bangladesh dan mendorong tuduhan genosida di pengadilan tinggi PBB.
Negara itu harus melaporkan kembali ke Pengadilan Internasional bulan depan tentang upaya yang diambil untuk melindungi minoritas.
Ratusan orang Rohingya ditangkap dan didakwa dengan pelanggaran imigrasi dalam beberapa tahun terakhir setelah mencoba melarikan diri dari negara bagian Rakhine dan mencari perlindungan di negara-negara lain.
Tetapi Rohingya mengumpulkan sedikit simpati di Myanmar, di mana mereka secara luas dipandang sebagai imigran ilegal meskipun banyak yang melacak asal-usul mereka di generasi masa lalu negara itu. (ATN)