ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mulai melakukan evaluasi terhadap industri smelter, salah satunya smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali.
“Kepatuhan terhadap aturan lingkungan serta aspek kesehatan dan keselamatan kerja harus terus dievaluasi,” terang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, dikutip Rabu (8/2/2023).
Menko Luhut telah menegaskan hal ini saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Industri Smelter di Indonesia pada Selasa (31/1/2023) lalu.
Menko Luhut. menyampaikan pentingnya isu sosial untuk diselesaikan, seperti penggunaan CSR yang tepat sasaran, pembinaan UMKM, replanting pohon, membantu Pendidikan dengan SMK.
“Saya minta TNI dan Polri bersama tim Kementerian Ketenagakerjaan untuk datang meninjau. Bantu untuk pengawasan dan pengamanannya,” jelasnya.
Terkait dengan insiden di PT. GNI, Menko Luhut mengungkapkan temuan Tim Kemenko Marves di lapangan bahwa situasi sudah mulai kondusif namun ada hal-hal yang harus diperbaiki agar kesinambungan operasi bisa terus berjalan dengan baik.
“Tim Kemenaker agar langsung melakukan assessment, termasuk mengenai aspek ketenagakerjaan tadi, jadi betul-betul terpadu. Nanti kita audit, kita berikan tindakan kepada perusahaan atau Kawasan industri yang tidak melakukan sesuai kriteria,” tutur Menko Luhut.
Terkait hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa bentrok yang terjadi merupakan puncak akumulasi persoalan ketenagakerjaan yang tidak dimitigasi dan tidak ditindaklanjuti dengan tepat.
“Kami sudah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak serta melakukan investigasi, hasilnya akan kami laporkan nanti. Kesimpulan dari mediasi adalah perusahaan menerima semua usulan yang disampaikan serikat pekerja dan berkomitmen untuk melakukan masukan-masukan tersebut,” ungkap Menteri Ida.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Ida menyarankan kepada perusahaan pertambangan agar tidak menutup diri dan memperbaiki komunikasi serta koordinasi dengan pemerintah, serikat pekerja, dan pihak-pihak yang berwenang.
Menko Luhut kemudian menyampaikan bahwa akan dibentuk taskforce untuk mengontrol industri pertambangan, apakah telah melakukan dan menjalankan aturan dan standar yang telah ditentukan.
Menurutnya, Pemerintah akan mengabil tindakan tegas kepada perusahaan yang tidak sesuai standar serta tidak menjalankan ketentuan ketenagakerjaan.
“Kita kan sudah menentukan standarnya. Kita lihat apakah mereka sudah membatu Pendidikan, bagaimana dengan CSR mereka, pengelolaan lingkungan, lingkungan kerja, pembinaan UMKM, saya minta TNI/Polri untuk bantu mengawasi,” tuturnya.
Panglima TNI, Yudo Margono, pada Rakor tersebut menyatakan dukungannya dan akan mengikuti arahan untuk terlibat dalam satgas dan membatu Polri dalam hal pengamanan. Dirinya juga menyampaikan hasil investigasi pihaknya yang sesuai dengan hasil investigasi tim Kemenaker.
“Selama ini kita tidak tegas, jadi kedepan kalau dia (perusahaan) tidak patuh ya sudah kita tutup. Jangan sampai menimbulkan masalah. Negara ini memang perlu investasi, tapi bukan berarti kita mau mengorbankan semua,” pungkasnya. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News