ASIATODAY.ID, JAKARTA – Negara-negara di Asia Tenggara menghadapi persoalan serius, utamanya dalam menghadapi aktivitas perdagangan illegal yang kian menggila.
Selain berdampak negatif khususnya secara moneter terhadap pemerintah dan para pelaku bisnis, maraknya perdagangan ilegal juga secara tidak langsung mengancam kehidupan dan hak asasi manusia.
Berdasarkan data dari Perserikatan Bangsa-bangsa, perdagangan ilegal diperkirakan telah merugikan ekonomi global sebesar US$2.2 triliun, dengan perdagangan barang palsu internasional sendiri mengakibatkan kerugian mencapai US$461 miliar.
Di kawasan Asia Tenggara sendiri, nilai pasar penyedia barang-barang palsu sendiri diperkirakan mencapai US$35.9 miliar dan hal ini dinilai akan semakin mengkhawatirkan ke depannya.
Kondisi itu terungkap dalam laporan advokasi Badan utama untuk bisnis-bisnis Eropa di ASEAN, EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) berjudul “Tracking Illicit Trade in ASEAN” yang dirilis, Senin (7/12/2020).
Laporan khusus mengenai perdagangan ilegal di wilayah Asia Tenggara ini diluncurkan sebagai upaya untuk mendorong organisasi kawasan ASEAN agar lebih sadar akan ancaman nyata yang saat ini sedang dihadapi oleh para pelaku bisnis. Selain itu, penerbitan laporan hasil riset ini merupakan bentuk respon dan upaya dukungan EU-ABC dalam menyajikan wawasan mendalam mengenai kolaborasi pemerintah dan pemain industri dalam memberantas berbagai bentuk tindakan kejahatan lintas-negara (transnasional), melalui forum ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) atau pertemuan bidang kejahatan transnasional tingkat Menteri ASEAN yang keempat belas.
Sebagai contoh, pemerintah Vietnam telah menyita sebanyak 150,000 masker udara 3M palsu dan otoritas Filipina telah menyita suplai medis palsu senilai US$5 juta. Memahami urgensi yang ada, para pemimpin ASEAN menyatakan komitmen dalam mengatasi tindakan kriminal transnasional khususnya dengan munculnya bentuk-bentuk ancaman baru lainnya akibat dari pandemi melalui KTT ke-37 ASEAN yang diadakan pada bulan November lalu.
Menyatakan ulang komitmen EU-ABC dalam mengatasi masalah tersebut, Executive Director EU-ABC, Chris Humphrey mengatakan, pasar barang palsu ASEAN diperkirakan memiliki kontribusi sebesar hampir 10% dari perdagangan internasional global untuk berbagai jenis produk.
“Apabila tidak ditangani, industri ilegal tersebut tentunya dapat merajalela dan berbahaya di saat kita sedang berhadapan dengan krisis kesehatan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pelaku perdagangan ilegal ini mengeksploitasi kelemahan sistemis dan para pemimpin ASEAN harus mampu melihat urgensi keadaan ini untuk berkoordinasi dan berkolaborasi guna mengatasi tindakan kejahatan transnasional tersebut. Kami memahami bahwa ini tugas yang cukup berat dan para pejabat pemerintahan tidak dapat menangani hal ini secara sendirian. Oleh karenanya, EU-ABC siap siaga untuk mendukung setiap usaha ASEAN dalam mengatasi perdagangan ilegal dan dampak negatif yang timbul karenanya,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).
Baru-baru ini, EU-ABC bersama dengan Société Générale de Surveillance (SGS), sebuah perusahaan verifikasi terkemuka dan Phillip Morris International (PMI), mengadakan lokakarya pelatihan virtual guna meningkatkan kesadaran akan masalah perdagangan ilegal, dengan fokus pada teknik profiling risiko yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan pegawai eksekutif bea cukai dalam mengidentifikasi kargo ilegal. Dihadiri lebih dari 80 pegawai bea cukai dari Asia Tenggara, lokakarya tersebut mendatangkan ahli industri seperti Christophe Zimmermann, Development Director di SGS untuk mendiskusikan bagaimana ASEAN dapat bekerja sama untuk merancang sebuah tanggapan terkoordinasi bagi ancaman pemalsuan dan perdagangan ilegal internasional yang meningkat.
Menurut Dr. Patrick Kos, Head of Legal & Compliance di Roche Pharma APAC, perdagangan ilegal bahan dasar, obat-obatan dan diagnosis farmasi sangat membahayakan hidup dan kesejahteraan pasien dan harus dicegah. Para pelaku kriminal akan memanfaatkan krisis COVID.
“Maka dari itu, sangat penting bagi kami untuk melindungi produk dan pasien kami dengan mengimplementasikan fitur anti pemalsuan dan keamanan rantai pasokan secara proaktif. Kami juga menganjurkan keterlibatan aktif industri nasional, internasional, dan pemerintah dalam pengembangan hukum yang lebih kuat dan penangguhan penegakan hukum, pendidikan masyarakat umum dan pelatihan pegawai lokal,” jelasnya.
Perkembangan industri perdagangan ilegal juga memberikan tekanan buruk pada penghasilan negara, di kala para pemerintah sedang membangun ulang keuangan mereka setelah menghabiskan bermiliar-miliar untuk memastikan krisis kesehatan yang terjadi sekarang ini tidak semakin memperburuk krisis ekonomi.
Contohnya, produksi batu giok Myanmar setiap tahunnya mencapai nilai US$12-$31, tetapi 80% dari produksi tersebut diselundupkan ke luar negeri, mencuri penghasilan pajak pemerintah negara tersebut.
“perdagangan ilegal dan organisasi kriminal bermutasi, bermigrasi dan memodifikasi diri terhadap keadaan-keadaan baru,” ujar Lina Baechtiger dari PMI dan Anti-Illicit Trade Cluster Lead EU-ABC.
“Krisis COVID-19 telah mempercepat perubahan yang sudah terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, aktivitas ilegal dalam ruang e-commerce sudah sering terjadi, tetapi tingkat pertumbuhan yang kami lihat sejak bulan Maret jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dunia pasca-COVID akan mempengaruhi cara kita bereaksi dan menanggapi masalah sebagai representatif sektor publik, swasta dan masyarakat sipil. Kolaborasi lintas industri dan antar sektor publik-swasta sangat penting. Inilah waktunya ASEAN bertindak,” urainya.
Lebih jauh, para pelaku pembuat barang-barang palsu merupakan sebuah ancaman keuangan dan reputasi bagi merek-merek terkenal. Oleh karenanya, meningkatkan perlindungan merek menjadi prioritas pelaku bisnis saat ini, khususnya dalam rangka menyambut waktu liburan mendatang.
“Penelitian kami menunjukkan bahwa anak-anak menginginkan lebih banyak waktu bermain bersama keluarga dan orang tua menganggap permainan penting untuk hiburan keluarga selama pandemi COVID-19. Akan tetapi, meningkatnya jumlah permintaan juga memberikan kesempatan bagi penjualan mainan dengan kualitas palsu melalui perdagangan ilegal juga meningkat. Tanpa disadari, hal ini dapat menimbulkan risiko pada kesehatan dan perkembangan anak karena standar kualitas dan keamanan produk yang tidak terjamin,” kata Robin Smith, Vice President dan General Counsel untuk LEGO Group di APAC dan China.
Menurutnya, sebagai rumah untuk salah satu populasi anak terbesar di dunia, ASEAN perlu memastikan kelancaran pembelajaran anak melalui permainan, keamanan, dan kesejahteraan terlindungi dari dampak berbahaya mainan ilegal.
“Investasi ASEAN dalam melawan perdagangan ilegal hari ini akan terus mendatangkan manfaat di masa depan dan akan memainkan peran penting dalam membentuk komunitas ASEAN yang sejahtera dan aman bagi generasi yang mendatang,” imbuhnya.
Director-General di Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT), Jeffrey Hardy, rekan penulis laporan yang dirilis EU-ABC menambahkan, pihaknya sangat bahagia dapat bermitra dengan EU-ABC guna mengatasi berbagai bentuk perdagangan ilegal di kawasan ASEAN. Pengaruh mendalam tindak kriminal yang terorganisir terhadap sumber daya pemerintah, masyarakat dan bisnis-bisnis tidak dapat diabaikan. Laporan ini menyediakan bukti yang kuat dan mendesak bagi para pemerintah untuk meningkatkan usaha mereka dalam membangun struktur kawasan yang tangguh demi melawan perdagangan ilegal secara efektif. Walaupun saat ini para pemerintah negara anggota ASEAN sudah berada di jalur yang benar, berdasarkan hasil temuan dari laporan ini menunjukkan bahwa perhatian ASEAN lebih harus ditujukan kepada penegakan hukum, pembagian sumber daya dan kerja sama kawasan yang lebih erat.
“TRACIT dan EU-ABC mendukung penuh pemerintah ASEAN untuk menghapus kesenjangan dalam pemerintahan tersebut dan bersatu melawan kelompok kriminal yang berdagang barang illegal,” tegasnya.
Saat ASEAN membangun jalan untuk periode lanjutan dalam kenormalan baru, kawasan tersebut harus mengubah pembelajaran selama karantina menjadi rezim pasca-krisis yang tangguh dengan memahami di mana dan bagaimana kelompok kriminal memanfaatkan kelemahan mereka. Inilah saatnya bagi ASEAN untuk beraksi, dan kegagalan bertindak dapat menyebabkan krisis ekonomi dan kesehatan yang lebih parah. (AT Network)