ASIATODAY.ID, JAKARTA – Gelaran Konferensi dan Pameran Indonesian Petroleum Association atau IPA Convex ke-43 yang digelar selama tiga hari, 4-6 September baru saja usai. Seluruh stakeholder yang hadir dalam event tersebut berkomitmen untuk saling bersinergi dalam membangun industri minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.
Dalam paparannya, Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Dwi Soetjipto saat penutupan IPA Convex 2019 meyakini Indonesia bisa kembali memproduksi minyak mentah sebesar satu juta barel per hari (bph). Pasalnya saat ini produksi minyak yang bisa dijual (lifting) minyak bahkan berada di bawah angka 800 ribu bph.
“Target satu juta barel menjadi tanggung jawab semua pihak demi menjaga ketahanan energi,” ujar Dwi, Jumat (6/9/2019).
Pejabat Presiden IPA Louise McKenzie pun menyatakan komitmennya saat pembukaan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan produksi migas dalam negeri. Menurutnya, peningkatan produksi bisa dilakukan sejalan dengan meningkatnya investasi.
Oleh karena itu dukungan perlu diberikan pada Pemerintah Indonesia dalam menarik investasi. Pemerintahan selama ini dipandang telah memberikan perhatian penuh pada industri migas dalam negeri.
“IPA siap meneruskan kolaborasi dengan pemerintahan, masyarakat Indonesia dan stakeholder lainnya guna bersama-sama menarik investasi dan meningkatkan produksi migas nasional,” kata Louise.
Dirinya mengatakan IPA Convex 2019 mengambil tema mendorong eksplorasi dan mengoptimalkan operasi existing demi keamanan energi jangka panjang (driving exploration and optimizing existing operation long term energy security). Untuk mencapai tema tersebut, seluruh pihak harus bekerja sama.
“Bersama kita bisa tingkatkan produksi untuk keberlangsungan migas di Indonesia. Bersama kita teruskan kerja sama untuk menarik investasi dan meningkatkan produksi migas nasional,” tutur Louise.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan untuk meningkatkan produksi maka diperlukan eksplorasi yang lebih masif. Oleh karenanya ia mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk melakukan kegiatan eksplorasi.
Menurut dia eksplorasi ini seharusnya tidak boleh lagi menunggu hingga harga minyak naik tinggi. Dia bilang harga minyak dunia sempat mencapai USD120 per barel pada 10 tahun lalu. Kini, harga minyak terpangkas hingga hanya sekitar USD58 per barel.
Jonan mengungkapkan, eksplorasi dibutuhkan untuk bisa menemukan kembali cadangan baru migas. Tanpa eksplorasi, kata Jonan, maka cadangan tidak akan bertambah dan dampaknya, Indonesia tidak bisa menambah produksi yang kini kian rendah.
“Untuk mendorong eksplorasi, tidak dapat dipungkiri memerlukan investasi. Namun, mendatangkan investasi pun bukan perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan. Investor perlu kepastian hukum,” imbuhnya.
Direktur IPA Nanang Abdul Manaf yang mengatakan untuk menggairahkan investasi di sektor hulu migas, pemerintah perlu melakukan impovisasi terutama dari sisi kebijakan. Penyederhanaan regulasi atau kebijakan perlu terus ditingkatkan agar membuat investasi di sektor ini makin atraktif. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka investor akan lebih memilih negara lain untuk menambahkan modalnya.
“Investor kan inginnya satu payung hukum kalau bisa dari pusat sampai daerah. Investor bisa memilih ketika di tempat lain lebih atraktif mereka bisa pilih yang lebih mudah,” jelas Nanang yang juga merupakan Presiden Direktur PT Pertamina EP.
Sementara itu Dwi, menegaskan berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk membenahi iklim investasi demi menggairahkan lagi kegiatan eksplorasi migas Indonesia. Salah satunya dengan akses data gratis.
Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagai pengganti Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Dengan adanya akses data ini diharapkan akan memupuk semangat eksplorasi KKKS.
Selain itu, kata mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) ini penyederhanaan izin dan aturan (debirokratisasi) juga terus dilakukan. Dwi bilang pihaknya berupaya aktif mempercepat segala macam pembahasan terkait pengembangan blok migas.
Kemudian kebijakan mengenai adanya komitmen kerja pasti (KKP) dalam skema bagi hasil gross split pun diyakini akan bisa digunakan untuk mendorong investasi. Saat ini pemerintah telah memperoleh KKP hingga sekitar USD2,5 miliar.
Dari KKP yang diperoleh, sebesar USD1,14 miliar di antaranya direncanakan untuk kegiatan eksplorasi. Kegiatan eksplorasi ini mencakup 47 kegiatan G&G, pengeboran 79 sumur, 38 kegiatan survey seismik, dan empat survei lain.
Di sisi KKKS, Jonan juga meminta agar para kontraktor berkolaborasi untuk menciptakan efisiensi dengan menggunakan teknologi yang canggih. Efisiensi diperlukan untuk membuat bisnis migas tetap bertahan di tengah penurunan harga minyak.
Apabila tidak melakukan efisiensi, dikhawatirkan bisnis migas akan gulung tikar. Sebab harus menanggung biaya tinggi, sementara penerimaan yang bisa didapatkan dari produksi mengalami penurunan akibat harga minyak yang kian rendah.
“Saya pesan dengan KKKS yang penting melakukan efisiensi biaya produksi dan eksplorasi,” tandasnya. (AT Network)
,’;\;\’\’
Discussion about this post