ASIATODAY.ID, LONDON – Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson menghadapi desakan agar segera mundur dari jabatannya.
Menteri Bisnis Inggris Kwasi Kwarteng pada Minggu, 6 Februari 2022 menyatakan tidak dapat dihindari lagi bahwa PM Johnson harus mengundurkan diri. Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah dirinya memberi dukungan kepada Johnson terkait perilaku kontroversialnya.
Johnson dilanda krisis politik selama 3 bulan terakhir, dengan semakin banyaknya jumlah anggota parlemen dari partainya sendiri yang mengatakan sang perdana menteri sebaiknya mundur. Keadaan ini dimulai dari terungkapnya sejumlah pesta yang diadakan di kediaman Johnson saat lockdown pandemi covid-19.
“Saya tidak melihat apa yang dia lihat,” kata Kwarteng kepada Sky News, dilansir dari The Straits Times, Senin (7/2/2022).
Charles Walker, anggota parlemen senior dari Partai Konservatif yang sebelumnya setia pada pemerintahan Johnson, menyebut bahwa saat ini sudah “tidak dapat dihindari” bahwa partainya akan mencopot Johnson dari jabatan.
Selama sekian minggu, Johnson berjuang untuk mempertahankan pekerjaannya dengan mengatakan akan belajar dari kesalahan.
Namun, ia kembali diterpa masalah dalam kunjungannya ke Parlemen Inggris (House of Commons) pada Senin, 31 Januari 2022 untuk meminta maaf atas pesta yang telah membuat rakyat marah.
Saat itu, dirinya menuduh pemimpin oposisi, Keir Starmer, gagal mengadili seorang pelaku pelecehan seksual anak, Jimmy Savile, yang kini sudah meninggal dunia.
Kejadian itu tidak hanya mengejutkan anggota partainya sendiri, tetapi juga mengakibatkan pengunduran diri salah satu staf Johnson yang paling senior, dan kabar perpecahan kabinet menteri senior.
Hal tersebut terungkap setelah Menteri Keuangan Rishi Sunak menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin mengatakan hal seperti yang dikatakan Johnson.
Saat ditanya, Kwarteng mengatakan, Keir Starmer, pemimpin oposisi Partai Buruh, telah meminta maaf ketika menjabat sebagai direktur penuntutan publik atas kegagalan lembaganya dalam menjatuhkan tuntutan kepada pedofil Jimmy Savile, yang merupakan selebriti televisi.
Starmer secara pribadi tidak terlibat dalam keputusan tersebut.
“Permintaan maafnya menunjukkan bahwa dia, pada tingkatan tertentu, bertanggung jawab,” kata Kwarteng.
“Saya tidak mengatakan bahwa ia salah sebagai pribadi, tidak, kita sangat jelas tentang itu,” ungkapnya.
“Perdana Menteri juga telah mengklarifikasinya. Tapi saya pikir dalam berlangsungnya perdebatan, ketika orang berbicara tentang kepemimpinan dan tanggung jawab, membawa sesuatu yang Sir Keir sendiri telah minta maaf tentangnya, tampaknya masuk akal,” jelas Kwarteng.
Sementara itu, mantan pemimpin Partai Konservatif mengatakan kepada pihak yang menentang Johnson untuk mengurangi ambisi mereka. Karena, pemerintah perlu fokus untuk mendukung negara terkait krisis biaya hidup.
Sementara Duncan Smith, seorang anggota parlemen menyatakan, “dirinya tidak menyetujui untuk mendorong kita ke kekacauan pemungutan suara, yang diikuti oleh pemilihan umum pemimpin”.
“Itu akan menjadi salah saat saya pikir masyarakat umum Inggris memiliki hak untuk (mengatakan) kami memilih Anda dua tahun yang lalu. Tetapi kita tidak memilih Anda untuk duduk diam saja, sementara penghasilan kami tidak cukup untuk menanggung biaya hidup,” pungkas Smith. (ATN)