ASIATODAY.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) agar serius dalam mitigasi perubahan iklim setelah meredanya pandemi Covid-19.
Jokowi menyoroti tingginya suhu panas dalam 7 tahun terakhir ini.
Menurut Jokowi, mitigasi penting dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan tetap stabil.
“Penanggulangan perubahan iklim menjadi isu prioritas dan tantangan global setelah meredanya Covid-19,” kata Jokowi saat membuka secara daring Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BMKG Tahun 2022 bertajuk “Peran Info BMKG Dalam Mendukung Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional”, Senin (8/8/2022).
Jokowi menegaskan saat ini, dunia, termasuk Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim yang berada pada kondisi kritis. World Meteorological Organization menyatakan indikator perubahan iklim dan dampaknya pada 2021 makin memburuk.
“7 tahun terakhir telah menjadi 7 tahun dengan suhu terpanas. Kondisi ini menjadi tantangan nyata bagi kita,” ujar Jokowi.
Dampak dari perubahan iklim dengan suhu yang panas dalam 7 tahun terakhir sangat luas dan multi sektoral. Salah satunya terkait bencana alam dan ketahanan pangan.
Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menyebutkan lebih dari 500 juta petani usaha kecil yang memproduksi lebih dari 80 persen sumber pangan dunia merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim.
Sebanyakk 13 juta orang diprediksi kelaparan karena terhambatnya rantai pasok dunia akibat perang Rusia-Ukraina.
“Hati-hati, ini persoalan yang sangat serius, perlu penanganan yang komprehensif, perlu antisipasi sedini mungkin, secepat cepatnya dan sebaik baiknya,” tegas Jokowi.
Jokowi menekankan dampak dari perubahan iklim ini sangat serius. Untuk itu, BMKG bersama pemerintah perlu memiliki kebijakan dan sistem yang teruji dan tangguh untuk menjamin ketahanan pangan secara merata dan berkesinambungan serta sistem peringatan dini ketika bencana akan terjadi.
BMKG, menurut Jokowi, mempunyai peran sangat strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Secara khusus menyangkut pengawasan prediksi dan peringatan dini kondisi cuaca serta iklim ekstrem.
“Saya memerintahkan BMKG untuk mengidentifikasi risiko iklim dan dampaknya secara menyeluruh. Mengidentifikasi, adaptasi apa saja yang bisa kita lakukan, meningkatkan kapasitas SDM dan peralatan untuk permodelan cuaca dan iklim yang menggabungkan informasi dari teknologi satelit,” katanya.
Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta BMKG memperkuat layanan informasi dan literasi terutama di wilayah pertanian dan perikanan, sehingga petani dan nelayan bisa mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem.
“Perluas cakupan forum sekolah lapang iklim dan sekolah lapang cuaca nelayan, sehingga bisa memberi dampak signifikan,” tandas Presiden Jokowi. (ATN)
Discussion about this post