ASIATODAY.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi menyoroti Program Perhutanan Sosial di Indonesia yang belum mencapai target maksimal.
Pasalnya, Program Perhutanan Sosial yang telah berjalan sekitar enam tahun, realisasinya pada bulan September tahun ini baru mencapai 4,2 juta hektare dari target 12,7 juta hektare sampai tahun 2024.
“Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya, memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin, tapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan,” ujar Jokowi pada Rapat Terbatas melalui video konferensi mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, Selasa (3/11/2020) di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Presiden mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti sebatas pemberian izin atau surat keputusan (SK) perizinan kepada masyarakat saja, tetapi harus diikuti pendampingan untuk program-program lanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.
“Yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan itu memiliki kemampuan betul dalam me-manage, memanajemeni SK yang telah diberikan. Yaitu, untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial, yang tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastural, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat,” paparnya.
Ditambahkan Presiden, pendamping terkait dengan pengembangan aspek bisnis tersebut harus dilakukan secara terintegrasi, yang dimulai sejak SK diberikan, penyiapan sarana dan prasarana produksi, sampai ke pelatihan-pelatihan.
“Kalau itu dilakukan, saya meyakini Kelompok Usaha Perhutanan Sosial ini akan bisa berkembang dengan baik. Kita harus bekerja fokus di sisi ini,” ujarnya.
Menurut Jokowi, dengan adanya pendampingan tersebut akan bermunculan KPUS yang bisa dijadikan percontohan bagi kelompok lain.
“Saya harapkan ini, tahun ini-tahun depan, ini betul-betul bisa muncul entah berapa KPUS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang bisa kita jadikan untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain,” pungkas Presiden. (AT Network)